JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bisa bernafas lega atas vonis banding Idrus Marham. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat masa hukuman terpidana kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1 tersebut menjadi lima tahun penjara.
Berdasarkan informasi dari situs sistem informasi penelusuran perkara, PN Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli 2019, PT DKI mengabulkan banding KPK dengan nomor 16/PID.TPK/2019/PT DKI pada Selasa 9 Juli lalu.
"Menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut," demikian bunyi putusan banding itu.
Majelis hakim tingkat banding menilai Idrus Marham terbukti bersalah dalam kasus suap ini. Majelis yang diketuai I Nyoman Sutama serta hakim anggota Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak menyatakan Idrus dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar majelis dalam putusannya.
Sebelumnya, Idrus divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan. Mantan menteri sosial ini dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.
Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (KIY)

Pengadilan Tinggi Perberat Vonis Idrus Marham Jadi 5 Tahun Penjara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi