IFBC Banner

Simak! Begini Kronologis Kasus Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Rp 27 Miliar di Mataram

Senin, 28 Maret 2022 – 15:10 WIB

Ilustrasi putusan hakim (Foto: Istimewa)

Ilustrasi putusan hakim (Foto: Istimewa)

MATARAM, REQnews - Majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan vonis lepas Direktur Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu setelah vonis 8 tahun penjara.

IFBC Banner


Kasus tersebut bermula saat mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi terjerat kasus dugaan korupsi benih jagung pada tahun anggaran 2017, bersama tiga tersangka lainnya yang diduga merugikan negara hingga Rp 27,3 Miliar.

Mereka adalah Aryanto Prametu Direktur PT Sinta Agro Mandiri (SAM), I Wayan Wikanaya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017 serta Lalu Ikhwan Hubi rekanan pengadaan benih jagung atau Direktur PT Wahana Banu Sejahtera (PT WBS).

Sebelumnya, kasus tersebut ditangani oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, hingga pada akhirnya berkas perkara dan barang bukti diserahkan ke jaksa penuntut umum, di ruangan Pidsus Kejaksaan Negeri Mataram, Rabu 4 Agustus 2021.

Dituntut 9 Tahun Penjara

Seiring dengan berjalannya kasus tersebut, jaksa penuntut umum pun kemudian menuntut Aryanto 9 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu, dirinya juga dituntut agar membayar uang pengganti Rp 7,87 miliar.

Dalam tuntutan yang dibacakan pada 28 Desember 2021 itu, jaksa menyebut bahwa yang bersangkutan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer.

Vonis 8 Tahun Penjara

Kemudian pada 10 Januari 2022, majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram memutuskan Aryanto bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 8 tahun penjara, dengan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 9 tahun penjara.

Selain itu, Aryanto juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB senilai Rp 7,87 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Melalui putusannya, hakim menyatakan bahwa Aryanto dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sesuai dengan isi dakwaan primer.

Banding hingga Vonis Lepas

Tak terima dengan putusan hakim, Aryanto pun kemudian mengajukan banding. Hingga pada 23 Maret 2022, majelis hakim menilai bahwa tindakan Aryanto bukanlah tindak pidana korupsi, sehingga dirinya pun kemudian divonis lepas.

Melalui putusannya, hakim membatalkan putusan vonis terdakwa sebelumnya. "Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mtr tanggal 10 Januari 2022 yang dimohonkan tersebut," ujar hakim.

Aryanto Dilepaskan dan Berhak Mendapatkan Pemulihan Nama Baik

Selanjutnya, hakim meminta agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. "Melepaskan terdakwa Aryanto Prametu dari segala tuntutan hukum (onslagh van rechtsvervolging). Memerintahkan terdakwa Aryanto Prametu segera dikeluarkan dari tahanan," lanjutnya.

Selain itu, Aryanto juga berhak mendapat pemulihan, baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Hakim juga meminta agar barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Lalu Ikhwanul Hubby.

JPU Ajukan Banding

Berdasarkan putusan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Sungarpin menyebut bahwa pihaknya akan mengajukan upaya hukum kasasi. "Karena putusannya 'ontslag' (lepas dari segala tuntutan hukum), sesuai dengan SOP (standard operating procedure), kami akan ajukan kasasi," kata Sungarpin.