Begini Aturan Hukum Menikah dengan Bule

Kamis, 18 Juli 2019 – 18:30 WIB

Ilustrasi Menikah (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Menikah (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews- Menikah adalah salah satu hal yang sangat istimewa dalam perjalanan hidup manusia. Bagi sebagian orang, lebih istimewa lagi jika menikah dengan orang asing. Hukum Indonesia juga memperlakukan mereka dengan istimewa. Bila Anda seorang wanita Indonesia dan hendak menika dengan bule, bagaimana sih hukum Indonesia mengatur hal ini?

Sebagian perempuan Indonesia memilih menikah dengan bule karena melihat lelaki asing itu lebih berpikiran terbuka dibandingkan dengan rata-rata pria Indonesia. Keterbukaan dan kebebasan inilah mungkin yang membuat wanita Indonesia tertarik, di samping memang sudah jodohnya 'dari sono'. Namun, bukan berarti lelaki Indonesia tidak berfikiran terbuka. Ini semata karena seperti pepatah, "Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau dari rumput sendiri", walau kenyataannya tidak selalu demikian.

Aturan Hukum

Berdasarkan hukum Indonesia, perihal administrasi perkawinan diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi walaupun menikah dengan bule, orang Indonesia termasuk Anda tetap tunduk pada UU Perkawinan tersebut. Apalagi jika pernikahan itu dilakukan di Indonesia.

Yang perlu diketahui adalah bahwa perkawinan yang dilakukan disebut dengan "Perkawinan campuran". Yaitu, perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Tentang hal ini, diatur pada Pasal 57 UU Perkawinan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai, dan izin dari orang tua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun. Untuk perihal izin orang tua, selengkapnya lihat ketentuan dalam Pasal 6.

Jika semua syarat terpenuhi, mintalah kepada pegawai pencatat perkawinan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, Anda dan calon suami Anda. Surat keterangan berisi bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

Jika petugas menolak memberikan surat keterangan, Anda bisa meminta pengadilan memberikan surat keputusan yang menyatakan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan. Tapi ingat, surat keputusan pengganti keterangan ini hanya berlaku selama enam bulan saja.

Dokumen yang harus disiapkan

Selanjutnya, soal dokumen. Untuk calon suami Anda, ia harus mempunyai surat keterangan dapat kawin atau akan kawin dengan WNI yang didapat dari instansi yang berwenang di negaranya. Kopi identitas diri (KTP/Pasport), kopi akte kelahiran, surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin, atau akte cerai jika sudah pernah kawin, atau akte kematian istri jika istrinya sudah meninggal.

Sedangkan Anda sendiri harus melengkapi diri dengan kopi identitas diri (KTP/Pasport), kopi akte kelahiran, data orang tua calon mempelai. Serta, surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk anda melangsungkan perkawinan.

Jika semua sudah dilengkapi, silakan menikah dan selamat menempuh hidup baru. Jangan lupa kutipan akta nikah Anda harus dilegalisir di Depkeh dan HAM serta didaftarkan di kedutaan negara asal suami.