JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Perbankan&nbsp;Yunus Husein menilai jika putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) sudah&nbsp;inkracht, bisa menjadi peluang bagi Benny Tjokro untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA).
Hal tersebut Yunus katakan menanggapi&nbsp;Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang menyebut bahwa putusan PTUN yang menerima permohonan banding Benny Tjokrosaputro tersebut tidak akan mempengaruhi putusan MA yang sudah inkracht.
Diketahui, banding tersebut Benny ajukan terkait dengan&nbsp;Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun 2008-2018.
&ldquo;Kalau mau berupaya hukum lagi, upaya hukum yang terakhir ya PK (ke MA), karena ada temuan baru (novum) dari hasil PTUN terkait kerugian negara tadi,&rdquo; ujar Yunus yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.
Menurutnya, jika benar ada kesalahan hitungan utang negara yang dilakukan BPK dan nilainya lebih kecil, maka hal tersebut bisa berpengaruh pada pengurangan putusan terkait uang pengganti dari terpidana.
Sebelumnya, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyebut bahwa putusan PTUN itu hanya bersifat perdata yang berbicara terkait formalitas seperti surat menyurat dan berbeda dengan&nbsp;keputusan MA yang bersifat pidana.
&ldquo;Kita akan menjalankan putusan pengadilan yang sudah inkracht, pegangan kita itu,&rdquo; ujar Ketut kepada wartawan dikutip pada Senin 28 Maret 2022.
Ketut mengatakan bahwa&nbsp;LHP investigatif BPK hanya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga tidak&nbsp;mutlak bisa mempengaruhi putusan hakim.
&ldquo;Kecuali ada putusan baru dari pengadilan yang lebih tinggi yang bisa mengubah keputusan MA yang inkracht,&rdquo; ujarnya.
Untuk itu, pihak Kejagung pun akan terus merampas&nbsp;aset-aset terpidana Benny Tjokro. Hingga Februari 2022, aset yang telah disita diketahui baru mencapai Rp 18,7miliar.
Perlu diketahui, pembacaan putusan banding perkara tersebut tertuang dengan nomor 1/B/2022/PT.TUN.JKT, yang berlangsung pada Selasa 8 Maret 2022 lalu, yang dalam putusannya mengabulkan seluruh gugatan Benny Tjokro.
"Mengabulkan gugatan penggugat (Benny Tjokro) untuk seluruhnya,"&nbsp;dikutip dari laman resmi PTUN Jakarta, Senin 28 Maret 2022.
"Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008 s.d. 2018 yang dikeluarkan oleh tergugat a quo karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku keputusan tergugat," lanjut putusan tersebut.
Selanjutnya, hakim memerintahkan BPK RI sebagai tergugat&nbsp;untuk mencabut LHP Investigatif dalam kasus tersebut, serta mewajibkan tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Banny Tjokro sebagai penggugat.
"Memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang berisi tentang rehabilitasi penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai warga negara yang baik," lanjutnya.
Sebelumnya, PTUN Jakarta menolak gugatan Benny Tjokrosaputro atas LHP investigatif BPK terkait kerugian negara pada korupsi Jiwasraya pada 28 Oktober 2021 yang lalu.
Sekadar informasi, berdasarkan perhitungan BPK, total kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya mencapai Rp 16,81 triliun. Benny Tjokro telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya dengan wajib membayar uang pengganti yang nilainya mencapai Rp 6,08 triliun.
Bahkan dalam kasus tersebut, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita aset milik terpidana Benny Tjokro berupa 296 bidang tanah dengan total luas mencapai 1,5 juta meter persegi di daerah bekasi untuk memenuhi pembayaran uang pengganti.

Kasus Korupsi Jiwasraya! Benny Tjokro Bisa Ajukan PK, Asal Syarat Ini Terpenuhi..

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi