Suap Ketuk Palu RAPBD, 3 Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Kamis, 18 Juli 2019 – 22:30 WIB

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi ditahan oleh KPK terkait kasus suap ketuk palu RAPBD Provinsi Jambi. Ketiga anggota dewan itu adalah Muhammadiyah, Zainal Abidin dan Elhelwi.

Saat ini, ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, KPK juga menahan pihak swasta, yakni Dirut PT Sumber Swarnanusa Joe Fandy Yoesman.

"KPK melakukan penahanan 20 hari pertama terhadap 4 tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018," ujar Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.

Saat ini, KPK telah menetapkan 13 tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan pengembangan fakta persidangan dari kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola.

Febri berkata, 13 tersangka tersebut berasal dari berbagai unsur mulai dari, tiga Pimpinan Ketua DPRD Jambi, lima Pimpinan Fraksi, satu Ketua Komisi, tiga anggota DPRD Jambi, dan satu pihak swasta.

Tiga Pimpinan DPRD Jambi antara lain Ketua DPRD Cornelis Buton serta dua Wakil Ketua DPRD bernama AR. Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Selain itu, Ketua Fraksi Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, dan Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan.

Kemudian, Ketua Fraksi PPP Parlagutan Nasution, Ketua Fraksi GerindraMuhammadiyah, dan Ketua Komisi III Zainal Abidin. Tiga orang anggota DPRD Jambi bernama Elhelwi, Gusrizal, serta Effendi Hatta. KPK juga menetapkan seorang pihak swasta bernama Jeo Fandy Yoesman alias Asiang sebagai tersangka.

Diketahui, Asiang diduga memberikan uang sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan. Uang tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Sementara Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hak politik Zumi juga dicabut selama lima tahun.