IFBC Banner

Pengadaan Gorden Rp 48,7 Miliar, Formappi Minta Setjen DPR Kaji Ulang

Rabu, 30 Maret 2022 – 15:44 WIB

 Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus (Foto: Doc/REQ)

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus (Foto: Doc/REQ)

JAKARTA, REQnews - Pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI dengan pagu anggaran Rp 48,7 miliar tengah menjadi sorotan. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai proyek gorden dengan anggaran fantastis itu bukan kebutuhan mendesak. 

Lucius mengaku heran dengan total anggaran yang dikeluarkan. Padahal menurutnya, tak semua rumah dinas anggota DPR menjadi tempat tinggal para anggota. Banyak anggota yang menempati rumah pribadi sembari mempercayakan rumah dinas kepada staf atau kerabat.

Jika banyak rumah tak ditempati, lanjut Lucius, artinya fasilitas mewah gorden itu tak tepat sasaran karena anggota DPR yang ingin didandani justru tak bisa menikmati fasilitas gorden mahal tersebut.

"Proyek pengadaan gorden untuk 505 rumah anggota DPR nampak fantastis dengan total anggaran mencapai 48 miliar rupiah. Walau ketersediaan gorden diperlukan untuk kenyamanan rumah, anggaran yang terlalu besar tak bisa tidak memunculkan kecurigaan." kata Lucius saat dihubungi REQnews.com, Senin 28 Maret 2022.

Lucius curiga, proyek gorden ini juga bagian dari ambisi proyek pihak tertentu yang belum tentu jadi kebutuhan mendesak anggota DPR.

Menurut Lucius, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR harus mengkaji ulang pengadaan gorden tersebut demi memperoleh kepercayaan publik.

"Demi perbaikan citra dan kepercayaan publik saya kira DPR sudah seharusnya mereview proyek gorden ini hingga akhirnya bisa dibatalkan. Gorden baru bisa diberikan kepada DPR jika memang situasi perekonomian sudah membaik dan disaat bersamaan DPR juga bisa meyakinkan publik bahwa mereka layak mendapatkan fasilitas mewah seperti gorden tersebut." ucapnya. 

Terlebih, pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa pada berbagai sektor. 

 

"Di tengah situasi ekonomi yang serba kesulitan saat ini, tentu saja tambahan bagi pemerintah untuk membantu rakyat akan sangat membantu. DPR sebagai rakyat mestinya lebih punya sensitivitas untuk memikirkan kepentingan rakyat itu." kata Lucius.