JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri menolak laporan&nbsp;Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
Peneliti KontraS Andrie Yunus mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan&nbsp;Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mewakili&nbsp;empat korban kerangkeng untuk membuat laporan.
"Kami mohon maaf karena tidak bisa dan belum dapat menyebutkan baik nama lengkap maupun inisial atas nama kepantingan klien kami serta keamanan mereka,"&nbsp;kata Andrie di Gedung Bareskrim Polri, Kamis 31 Maret 2022.
Perwakilan PBHI&nbsp;Gina Sabrina menyebut jika pihaknya menemukan adanya beberapa fakta terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan menurutnya, dalam kasus tersebut turut melibatkan&nbsp;aktor intelektual hingga aktor pendukung, namun laporan tersebut ditolak polisi.
"Ada beberapa dugaan tindak pidana dari hasil fakta-fakta dan investigasi yang dilakukan oleh tim advokasi. Salah satunya yang kami paling soroti adalah berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. (Bukti) cukup banyak, jadi memang ada aktor intelektual, ada aktor pendukung, namun sayangnya laporan kami belum dapat diterima," ujar Gina.
Sementara, Rahmat Muhammad perwakilan dari KontraS Sumatera Utara (Sumut) membeberkan alasan polisi menolak laporan mereka. Menurutnya,&nbsp;karena kasus kerangkeng manusia&nbsp;tersebut sudah ditangani Polda Sumatera Utara.
"Kita sebenarnya sudah menghadirkan barang bukti ya, hanya saja SPKT justru tidak meminta itu ya, kita justru dihadapkan dengan proses penyelidikan yang sedang berjalan di Polda Sumut terus kemudian deliknya terjadi di Sumatera utara, jadi dengan alasan itu SPKT menolak laporan kita," kata Rahmat.
Pihaknya pun menyayangkan atas ditolaknya laporan. Karena menurutnya, laporan tersebut sebagai bentuk pencarian keadilan bagi para korban. "Itu tentu kita sayangkan karena laporan ini tentunya akan tertuju pada pencarian keadilan yang akan diinginkan oleh para korban, terutama keempat korban kami," lanjutnya.
Diketahui, sebelumnya dalam kasus tersebut Polda Sumut telah menetapkan&nbsp;delapan tersangka, yaitu ada HS, IS, TS, RG, JS, DP, HG dan SP. Sebagian dari delapan tersangka, dijerat pasal kekerasan berujung kematian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman hukuman&nbsp;15 tahun penjara.
"Tujuh orang inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG dipersangkakan Pasal 7 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun + 1/3 ancaman pokok," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi pada 21 Maret 2022 lalu.
Sementara satu orang berinisial SP dikenakan pasal&nbsp;Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007. Pasal yang sama juga disangkakan pada TS, sehingga dirinya terjerat pasal berlapis. "Dua orang inisial SP dan TS pasal yang dikenakan Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," ujarnya.
&nbsp;

Dugaan TPPO Kerangkeng Bupati Langkat, Bareskrim Polri Tolak Laporan KontraS

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi