JAKARTA, REQnews - Kapten Vincent Raditya akhirnya resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus trading Binary Option lewat aplikasi Oxtrade.

Vincent dilaporkan karena dianggap telah menjerumuskan para korban untuk bermain trading hingga akhirnya mengalami kerugian fantastis.

"Terlapor itu inisial VR selaku terindikasi sebagai afiliator dalam aplikasi Oxtrade yang semacam binary option. Jadi untuk terlapornya ini selaku afiliator ya," kata pengacara korban, Irsan Gusfrianto, dikutip Jumat, 1 April 2022.

Sementara itu, diungkapkan pengacara korban yang lain, Prisky Riuzo Situru, kasus ini berawal saat korban melihat story Instagram dari Kapten Vincent.

"Modusnya ini awal mulanya terlapor upload di instastorynya ada bahasa 'Mau? Caranya join di sini'. Lalu pihak pelapor ikuti tautan setelah itu masuk ke grup Telegram yang mana grup trading itu ada beberapa member jumlahnya 14.000 lebih. Di dalam grup ini ada nama saudara terlapor tertulis sebagai owner di sini," kata Prisky.

Dalam grup Telegram itu, terang Prisky, terlapor mengajarkan cara trading di Oxtrade. Korban lantas tergiur hingga akhirnya mengikuti pelatihan dan mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

"Terlapor ini mengajar, mengeduakasi bagaimana cara bermain Oxtrade ini. Yang jelas beberapa cara main diikuti klien kami sampai klien kami dapat akun dan memainkan trading ini. Jadi sebenarnya trading ini sama seperti Binomo dan Quotex yang kami laporkan di Bareskrim," sambungnya.

Lebih lanjut, Prisky mengklaim jika ada banyak korban dalam kasus ini. Namun kini, para korban masih menyiapkan barang bukti untuk membuat laporan ke pihak berwajib.

Sementara itu, diketahui dalam laporan polisi tersebut tertera nama pelapor dalam kasus ini Federico Fandy dan terlapor tertulis atas nama Vincent Raditya alias Kapten Vincent.

Kasus yang dilaporkan berkaitan dengan penipuan melalui media elektronik dan atau perjudian online dan atau TPPU. Sedangkan pasal yang dilaporkan yakni Pasal 28 ayat 1 Junto Pasal 45 A ayat 1 dan atau Pasal 27 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 3, Pasal 5 Junto Pasal 10 UU nomer 8 tahun 2010 tentang TPPU dan atau Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.