JAKARTA, REQNews - Soal Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatur izin praktik kedokteran haraus dikaji ulang seperti diusulkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, mendapat dukungan dari anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.
Menurutnya pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI, bisa jadi momentum merevisi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.
&ldquo;Saya kira banyak isu-isu yang harus dia angkat di dalam UU. Salah satunya yang disampaikan pak Menkumham, untuk pemberian izin praktik itu kan ranah regulator,&rdquo; ujar Rahmad kepada wartawan, Jumat 1 April 2022.
IDI yang merupakan organisasi profesi di luar ranah eksekutif justru memiliki wewenang yang besar dalam undang-undang. Sementara pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan terhadap IDI.
&ldquo;Pemerintah pun juga tidak ikut campur tangan, enggak bisa ikut kontrol pengawasan pun gak bisa, sedang kan posisi IDI begitu sentral,&rdquo; jelas dia.
Rahmad menyatakan UU Praktik Kedokteran ini perlu disempurnakan dan diperbaiki terkait kewenangan pemerintah dan IDI.
Rahmad juga memandang izin praktik seharusnya menjadi kewenangan penuh pemerintah.
"Itu yang harus disempurnakan, diperbaiki, kita dudukan di mana peran fungsi pemerintah, di mana peran fungsi IDI atau pun lembaga profesi untuk menyuarakan aspirasi dari sesama profesi, itu semangatnya," tukasnya.

Usulan Menkumham Soal Izin Praktik Dokter Ditentukan Pemerintah Dapat Dukungan dari DPR

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi