JAKARTA, REQnews &ndash; Akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus dimana terdapat dekan dari salah satu universitas di Indonesia yang melaksanakan pelecehan seksual kepada mahasiswi, dan di vonis bebas oleh majelis hakim.
Padahal Indonesia telah memiliki peraturan pencegahan terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada dasarnya, tindakan kekerasan seksual dapat berupa perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, karena terdapat ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis maupun fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
Dikarenakan terdapat peningkatan dalam kekerasan seksual yang terdapat pada ranah komunitas lingkup perguruan tinggi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi, dengan demikian Indonesia telah diperlengkapi dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Dikarenakan terdapat peningkatan dalam kekerasan seksual yang terdapat pada ranah komunitas lingkup perguruan tinggi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi, dengan demikian Indonesia telah diperlengkapi dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Berikut ada 3 peranan perguruan tinggi yang wajib dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pembelajaran, yang dilaksanakan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, membentuk satuan tugas, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual, melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, serta memberikan informasi yang berisikan layanan aduan kekerasan dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiga ialah penguatan budaya terhadap pengenalan kehidupan kampus bagi komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, kepada organisasi kemahasiswaan maupun kepada jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
&nbsp;
Dengan adanya peraturan terhadap pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, maka diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kekerasan seksual yang dilakukan pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Heboh Kasus Terdakwa Kekerasan Seksual di Vonis Bebas, Ini Peraturan Pencegahannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi