IFBC Banner

Diduga Ada Unsur Gratifikasi, Kejagung Naikan Kasus Ekspor Minyak Goreng ke Penyidikan

Selasa, 05 April 2022 – 17:40 WIB

Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan gratifikasi dalam kasus ekspor minyak goreng Tahun 2021-2022 sehingga penanganan naik ke penyidikan.

Jaksa penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap salah satu perbuatan melanggar hukum dengan dikeluarkannya Persetujuan Ekspor (PE) kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

"Yang pertama ada PT Mikie Oleo Nabati Industri (OI) tetap mendapatkan persetujuan ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, pada Selasa 5 April 2022.

Dalam kasus tersebut, ia mengatakan bahwa penyidik menemukan adanya kesalahan, yaitu perusahaan tidak memedomani pemenuhan kewajiban DMO dan DPO. Pada akhirnya melanggar batas harga yang ditetapkan pemerintah dengan menjual minyak goreng di atas DPO yang seharusnya di atas Rp10 ribu. "Disinyalir adanya gratifikasi dalam pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor," katanya.

Menurutnya, penerbitan persetujuan ekspor yang bertentangan dengan hukum mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal pada 1 Februari sampai 20 Maret 2022. Sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng.

Diketahui, sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman telah melaporkan dugaan penyimpangan tata kelola ekspor crude palm oil (CPO) terkait minyak goreng ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Pihaknya menduga bahwa terdapat aturan yang dilanggar dalam ekspor tersebut sehingga mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

"Ada beberapa aturan yang bisa jadi ini disimpangi. Saya menduga, sebenarnya tidak ada kuota ekspor, atau kuota ekspornya itu sebenarnya 10 tapi ternyata yang diekspor 50. Jadi melebihi kuota ekspor," kata Boyamin.