JAKARTA, REQnews -&nbsp;Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, menurut DPR RI merupakan sebuah keputusan politik.
Hal ini disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro, yang mengatakan, kebijakan itu telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021, dengan masa efektif mulai 1 April 2022.
"Itu adalah keputusan politik, setelah melalui proses kompromi antara pemerintah dengan DPR RI lintas fraksi di Komisi XI waktu pembahasan RUU HPP," kata Fauzi dalam keterangan pers yang diterima REQnews.com, Selasa 5 April 2022.
Menurutnya, kala pembahasan RUU HPP, pemerintah justru ingin menaikkan PPN menjadi 12 persen, namun karena beberapa faktor, akhirnya keputusan moderat diambil yakni 11 persen.
"Kami saat itu berupaya bertahan agar tidak ada kenaikan PPN, mengingat ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19, sehingga kami menyarankan tidak dinaikan, tapi penyusunan Undang-undang ada proses politik dan kompromi didalamnya agar klausul tersebut bisa disepakati. Akhirnya antara pemerintah dan DPR menyepakati keputusan moderat atau titik temunya PPN naik 1 persen, dari 10 naik jadi 11 persen," ujar Fauzi.
Ia berharap, sebelum memungut PPN 11 persen, pemerintah dapat melakukan sosialisasi&nbsp;yang masif mengenai kebijakan tersebut dan UU HPP secara umum.
Selain itu UU itu perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Juklak/Juknis melalui PP atau KMK/PMK atas UU HPP, untuk mendefinisikan secara detail atas bahan pokok dan penting untuk perubahan atau penambahan jenis barang kebutuhan pokok dan penting yang saat ini tidak/belum dikenakan PPN 11 persen, supaya masyarakat tidak kaget.
"Pemerintah juga perlu lebih arif dan bijkasana dalam menerapkan kebijakan UU, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat Pandemi Covid-19, terlebih belakangan ini harga barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, BBM mengalami kenaikan," kata Fauzi.
&nbsp;

PPN Naik Jadi 11 Persen, DPR: Keputusan Politik, Ekonomi Masyarakat Belum Pulih

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi