IFBC Banner

Ada yang Janggal dalam Vonis Munarman, Begini Hasil Kajian Kuasa Hukum

Jumat, 08 April 2022 – 00:02 WIB

Munarman

Munarman

JAKARTA, REQnews - Tim kuasa hukum eks Sekretaris Umum FPI Munarman, menyebut ada yang janggal dalam vonis 3 tahun penjara yang diketuk hakim.

Perwakilan kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar berkata, dalam hasil kajian mereka, setidaknya ada empat kejanggalan dalam pertimbangan vonis tersebut. Pertama Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN. JKT. PST Tanggal 11 Oktober 2014, padahal bukti terlampir adalah Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Lalu, yang kedua adalah, dalam penetapan tersebut tidak pernah ada nomenklatur ISIS. Ketiga, acara di UIN Ciputat disebut berlangsung sejak pagi hari sampai zuhur, padahal faktanya asar sampai magrib.

"Keempat, tentang tuduhan membantu (ISIS), bahwa saat itu tidak ada satupun perbuatan terorisme yang saat itu terjadi sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003," kata Aziz dalam keterangan resmi, Kamis 7 April 2022.

Ia juga membeberkan dua hal penting yang menjadi fakta persidangan dan termuat dalam keterangan saksi.

Pertama adalah rangkaian acara pembaiatan ISIS yang dimaksud, yang digelar di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Makassar dan Medan itu terbuka untuk umum.

Bahkan, saat acara berlangsung di Makassar, konvoinya diatur oleh aparat keamanan, serta laporan kegiatannya telah tersampaikan ke polda maupun polres.

Kedua, Aziz menyebut Munarman pernah melaporkannya kepada kapolri yang menjabat saat itu tentang rangkaian peristiwa Makassar dalam diskusi di rumah dinasnya.

"Jika ingin menyasar klien kami sebagai terpidana atas tuduhan pidana menyembunyikan informasi, maka tentu saja aparat keamanan yang terlibat dalam tiga rangkaian acara di Makassar dan Medan harus diusut pula," ujar Aziz.

Menurut Aziz, ada upaya diskriminasi hukum yang dialami Munarman, karena fakta-fakta yang mereka beberkan tak menjadi pertimbangan dalam vonis.

"Demikian juga yang terlibat dalam melepaskan orang-orang yang akhirnya melakukan bom dan berbagai aksi teror di Filipina dan Indonesia setelah ditahan pada saat, sebelum atau setelah berangkat ke Suriah maka mereka aparat-aparat tersebut harus diproses hukum, jika tidak, maka jelas ini adalah penegakan hukum yang diskriminatif," ujar Aziz.

Selain itu, Aziz menilai vonis kepada kliennya sudah membuktikan bahwa Munarman bukan teroris. Sehingga segala tuduhan kepada Munarman soal mendalangi aksi terorisme hanya fitnah belaka.

"Vonis tersebut menegaskan tudingan dan tuduhan terhadap klien kami adalah teroris, gembong teroris, dan istilah lain selama ini yang dimonsterisasi terkait teroris dan jaringan teroris adalah fitnah keji dan berbau pesanan khusus yang ditujukan untuk membunuh karakter klien kami dan narasi sesat menyesatkan dari awal proses perkara kasus ini hingga saat ini," ucap Aziz.