&nbsp;
JAKARTA, REQnews -&nbsp;Jabatan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai dari bupati wali kota hingga gubernur, akan segera berakhir&nbsp;masa jabatannya&nbsp;di tahun&nbsp;2022. Salah satunya adalah masa jabatan&nbsp;Gubernur DKI Anies Baswedan dan&nbsp;Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.&nbsp;
Namun, terbaru dua warga Jakarta&nbsp;meminta agar masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta diperpanjang. Mendengar hal tersebut, Wagub DKI ikut buka suara.&nbsp;Menurutnya,&nbsp;perpanjangan periode masa jabatan mesti melalui Pilkada 2024.
"Nanti kami, Anies dengan saya kan 16 Oktober habis, ya sudah kita laksanakan. (Perpanjangan) nanti menunggu Pilkada 2024," ucap Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat&nbsp;8 April 2022.&nbsp;
 Riza mengatakan masa jabatan beberapa kepala daerah berakhir di pertengahan tahun 2022 ini. Sedangkan, masa jabatan Anies dan Riza berakhir pada Oktober mendatang.
Sebelumnya, dua warga Jakarta, A Komarudin dan Eny Rochayati, meminta agar masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta diperpanjang. Warga Papua juga menggugat agar masa jabatan kepala daerah di Papua juga bisa diperpanjang. Mahkamah Konstitusi (MK) menasihati pemohon untuk memperpanjang petitumnya.
Adapun pasal yang diujikan yakni&nbsp;Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada:
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Pasal&nbsp;201 ayat 10:
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Serta&nbsp;Pasal 201 ayat 11:
Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
&nbsp;

Warga Minta Jabatan Anies Sebagai Gubernur Diperpanjang, Begini Tanggapan Wagub DKI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi