PAPUA, REQnews - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk Provinsi Papua Timotius Murib mendesak&nbsp;pemerintah pusat dan DPR RI untuk membatalkan pemekaran Papua.
Ia mengatakan bahwa&nbsp;keputusan Badan Legislatif DPR RI yang menyetujui pembuatan tiga provinsi baru di Papua itu, memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan dan&nbsp;menciderai semangat otonomi khusus (Otsus) untuk Papua.
&ldquo;Persetujuan pembentukan tiga provinsi baru Papua itu bagaikan petir di siang bolong. Tidak ada dengar pendapat yang memadai, tiba-tiba DPR menyetujui tiga buah RUU. Ini menciderai semangat otonomi khusus," kata&nbsp;Timotius Murib melalui keterangan tertulisnya, Kamis 7 April 2022.
"Seharusnya mereka cermat dan tidak terburu-buru dalam memutuskan pemekaran Papua. Dampak kebijakan ini telah melepaskan sebagian besar wilayah kultural MRP dan wilayah pemerintahan provinsi Papua. Dipangkas besar-besaran,&rdquo; lanjutnya.
Timotius berpendapat jika pesan Presiden untuk menyejahterakan Papua dan mengevaluasi otonomi khusus sayangnya diterjemahkan oleh segelintir menteri dengan cara membentuk provinsi baru berdasarkan UU Otsus baru yang bermasalah.
&ldquo;UU ini mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh Pasal 77 UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua yang mewajibkan adanya konsultasi dengan rakyat Papua. Dalam Otonomi Khusus, pemekaran wilayah wajib memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP," kata dia.
"Dulu pada 2003 Papua dimekarkan menjadi dua tanpa didahului dengan pembentukan MRP. Sekarang Papua menjadi lima provinsi. Ini kebijakan model apa? Sementara jika rakyat bersikap kritis, dituduh separatis, dilabel teroris. Pemekaran wilayah harus dibatalkan,&rdquo; ujarnya.
Sementara Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan bahwa pembentukan tiga provinsi baru tersebut jelas tidak cermat, cacat proses, tanpa partisipasi OAP dan juga tanpa konsultasi dengan MRP yang merupakan lembaga representasi kultural OAP.
&ldquo;Ini betul-betul menciderai semangat otonomi khusus. Pembuatan kebijakan sepihak sama sekali tidak mendidik publik. Justru mempertontonkan pengebirian otonomi dan hak asasi orang asli Papua terutama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada hidup mereka," kata Yoel.
Menurutnya, tiga RUU tersebut didasari pada UU 2/2021 yang materinya cacat substansial dan sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga dirinya berpendapat jika pemekaran seharusnya ditunda sampai MK memutuskan.

Minta Pemekaran Papua Dibatalkan, MRP: Pemerintah dan DPR Ciderai Semangat Otsus!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi