JAKARTA, REQnews -&nbsp;Menteri Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menjamin UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru disahkan DPR RI pada Selasa 14 April 2022, akan menjadi kebutuhan hukum masyarakat atas kasus kekerasan seksual.
"Diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, mampu menghadirkan landasan hukum, materiil, dan formil, dan menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat," kata Bintang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 12 April 2022.
Bintang menyebut, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, apapun jenisnya, dan bebas dari penyimpangan atau perlakuan seksual yang merendahkan derajat manusia.&nbsp;
"Marilah kita menjaga komitmen bersama yang sudah tumbuh sejak awal penyusunan rancangan undang-undang ini. Agar rancangan undang-undang yang akan disahkan ini menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif," ujar Bintang.
Ia menegaskan, kekerasan seksual adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang termaktub dalam UUD 1945.
"Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindak kekerasan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat," kata dia.
Selain itu, Bintang menyatakan, kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dampaknya begitu besar di tatanan kehidupan masyarakat.
&nbsp;

Menteri PPPA: UU TPKS adalah Jaminan Kepastian Hukum Masyarakat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi