JAKARTA, REQnews -&nbsp;Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sejumlah pelanggaran yang harus ditindaklanjuti terkait gratifikasi menonton&nbsp;MotoGP Mandalika yang diduga diterima&nbsp;Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.&nbsp;
Peneliti&nbsp;ICW&nbsp;Kurnia Ramadhana meminta Dewan Pengawas (dewas) KPK menelusuri adanya potensi pidana&nbsp;yang dilakukan Lili. Karena menurutnya, Lili sebagai terduga penerima&nbsp;bisa dianggap sebagai gratifikasi jika bersikap pasif dan tak melaporkannya ke KPK.
"Tindakan ini jelas melanggar Pasal 12 B UU Tipikor dan Wakil Ketua&nbsp;KPK&nbsp;itu dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun bahkan seumur hidup," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu 13 April 2022.
Kurnia mengatakan bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai praktik suap jika pihak pemberi telah berkomunikasi dengan Lili dan terdapat kesepakatan. Salah satu contohnya misal pengurusan suatu perkara di KPK, yang melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor.
Lebih lanjut, jika Lili melontarkan ancaman terhadap pihak pemberi dengan iming-iming pengurusan suatu perkara., maka&nbsp;penerimaan fasilitas tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan pemerasan dan memenuhi&nbsp;unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
Kurnia pun tak heran terkait dengan dugaan tersebut, terlebih menurutnya dengan kondisi di internal KPK yang saat ini carut marut. Karena menurutnya jika dilihat dari rekam jejak Lili, memang bermasalah.
"Jika kemudian dugaan ini terbukti, maka&nbsp;Lili Pintauli&nbsp;telah berhasil mengikuti rekan kerjanya, yakni Firli Bahuri karena secara bersamaan mereka dua kali melanggar kode etik ketika bekerja di KPK," ujarnya.

Diduga Terima Gratifikasi Nonton MotoGP Mandalika, ICW Ungkap Potensi Pidana Lili Pintauli

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi