JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menilai jika dugaan&nbsp;gratifikasi nonton MotoGP Mandalika yang diterima Wakil Ketua KPK Lili Pintauli&nbsp;Siregar memperburuk citra KPK era pimpinan Firli Bahuri.
Menurutnya, dugaan terhadap Lili Pantauli bisa masuk kategori pelanggaran kode etik.&nbsp;Desmond mengatakan nantinya tinggal bagaimana proses pemberhentiannya, apakah Dewan Pengawas (Dewas) KPK memiliki wewenang, atau Lili yang harus mengundurkan diri.
"Ini harusnya harusnya pelanggaran kode etik. Tinggal mekanisme pemberhentiannya perlu kita pelajari sama-sama. Apakah Dewan Pengawas punya kapasitas memberhentikan Komisoner KPK? Atau pemerintah? Atau Lilinya mundur. Kita harus melihat secara jernih," ujar Desmond kepada wartawan, Kamis 14 April 2022.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika&nbsp;tuduhan gratifikasi terhadap Lili terbukti, hanya akan memperburuk citra KPK di masa kepemimpinan Firli Bahuri. Dirinya pun berharap agar KPK menindak tegas Lili jika terbukti menerima gratifikasi.
"Masih banyak harapan ke&nbsp;KPK&nbsp;untuk melakukan&nbsp;trigger mechanism&nbsp;dalam pemberantasan Korupsi. Harusnya segala kekurangan diperbaiki setelah gonjang-ganjing ini, agar tujuan pendirian KPK ini on the track," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diduga menerima fasilitas mewah untuk menonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB. Ia pun kemudian dilaporkan ke&nbsp;Dewan Pengawas (Dewas) KPK.&nbsp;
Dalam laporan yang masuk, Lili diduga menikmati fasilitas menonton MotoGP mulai 18 hingga 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red hingga menginap di Amber Lombok Resort pada 16 hingga 22 Maret 2022.
&nbsp;

Komisi III Sebut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Memperburuk Citra KPK Era Firli Bahuri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi