IFBC Banner

AS Bersuara, Anggap Aplikasi PeduliLindungi Langgar HAM

Jumat, 15 April 2022 – 21:36 WIB

Logo PeduliLindungi (Foto:REQNews)

Logo PeduliLindungi (Foto:REQNews)

JAKARTA, REQNews - Aplikasi PeduliLindungi disorot AS telah langgar HAM. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) merilis Laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Negara-Negara Tahun 2021. Salah satu yang disoroti dalam laporan tahunan Praktik HAM 2021 Indonesia adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

IFBC Banner


"Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19. Peraturan pemerintah berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mewajibkan individu yang memasuki ruang publik seperti mal untuk check-in menggunakan aplikasi. Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu," tulis laporan tersebut, dikutip dari tvOnenews.com pada Jumat 15 April 2022 dari situs Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan keprihatinannya.

Dalam laporan itu juga dibahas kondisi HAM di Indonesia, seperti gangguan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum terkait privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi.

Undang-undang mensyaratkan surat perintah pengadilan untuk penggeledahan kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi.

Pasukan keamanan umumnya menghormati persyaratan ini. Undang-undang juga mengatur penggeledahan tanpa surat perintah ketika keadaan 'mendesak dan memaksa'. Polisi di seluruh negeri kadang-kadang mengambil tindakan tanpa otoritas yang tepat atau melanggar privasi individu.

Selain itu, laporan itu juga mengatakan berisi tentang praktik HAM yang mencakup hak individu, sipil, politik dan pekerja yang diakui secara internasional.

Laporan semua negara yang menerima bantuan ini nantinya akan diserahkan oleh Deplu AS kepada seluruh negara anggota PBB.

"Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan tentang semua negara yang menerima bantuan dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Kongres AS sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961 dan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974," tulis laporan itu.

Sementara, menurut Deplu AS, informasi dalam laporan tersebut sangatlah penting mengingat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh negara dunia.

"Informasi yang terkandung dalam laporan-laporan ini sangat penting atau mendesak mengingat pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di banyak negara, kemunduran demokrasi yang terus berlanjut di beberapa benua, dan otoritarianisme yang merayap yang mengancam hak asasi manusia dan demokrasi," ujar Deplu AS.