JAKARTA, REQnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme selama 20 tahun terakhir. 

Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), PPATK juga menyampaikan terkait dengan aplikasi yang sudah diluncurkan sejak Februari 2021, yaitu Go Anti Money Laundering (GoAML).

"Hingga saat ini, PPATK telah menerima sebanyak 247 juta laporan dari pihak pelapor," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 18 April 2022.

Laporan tersebut terdiri dari transaksi keuangan mencurigakan, keuangan tunai, transaksi pembawaan uang tunai, transaksi penyedia barang dan jasa, transfer dari dan keluar negeri hingga penundaan transaksi.

Ivan mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah menerima rata-rata jumlah laporan mencapai 45 ribu transaksi per jam dan telah melakukan 1.466 audit pengawasan kepatuhan.

Diketahui, laporan tersebut disampaikan dalam peringatan gerakan 20 tahun gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindan Pidana Pencucian Uang atau TPPU, yang saat ini jadi UU Nomor 8 Tahun 2010.

Gerakan tersebut tak hanya ada di Inodnesia, namun diseluruh dunia untuk menangani para pelaku yang menikmati kekayaan ilegal dengan memanfaatkan prinsip kerahasiaan perbankan dan industri keuangan.

Manurutnya, dengan adanya harta kekayaan ilegal, dapat menyuburkan tindak pidana lainnya. "Seperti daerah yang menghidupi tindak pidana, blood of the crime," lanjutnya.

Perlu diketahui, aplikasi GoAML yang dikembangkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) itu menggantikan aplikasi pelaporan yaitu Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS). 

Ivan menyebut pihaknya telah melakukan penyesuaian untuk aplikasi tersebut sesuai kebutuhan Indonesia, dan sudah diimplementasikan oleh 56 lembaga intelijen keuangan di dunia dan 55 lembaga intelijen keuangan lainnya sedang dalam proses engagement dengan UNODC.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut PPATK juga menyampaikan ke Jokowi jika mereka kini telah fokus pada Green Financial Crime. "Untuk merespons arahan presiden terkait Green Economy," ujarnya.