JAKARTA, REQnews -&nbsp;Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu tak mau ambil pusing soal dirinya yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai 'Brutus Istana'.
Menurut Masinton, yang lebih penting saat ini ketimbang menanggapi laporan itu adalah, Luhut harus bisa membuktikan klaimnya soal big data, bahwa ada 110 juta rakyat Indonesia mendukung penundaan Pemilu 2024.
"Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik," kata Masinton di Jakarta, Selasa 19 April 2022.
Terkait laporan yang dilayangkan Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan itu, Masinton mempertanyakan legal standingnya dan ia tak mau menanggapi lebih jauh.
"Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standingnya melaporkan?" ujar Masinton.
Ia menegaskan, rakyat saat ini akan lebih mengapresiasi pejabat negara yang jujur dan transparan, salah satunya dengan berani membuka klaim big data Luhut.
"Rakyat pasti senang dengan pejabat yang menyampaikan informasi jujur dan terbuka. Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," kata Masinton.
Masinton menegaskan, bahwa saat ini sudah tidak relevan pejabat memerintah dengan cara otoritarian dan antikritik. Kebohongan tidak dapat ditutupi dengan mobilisasi sentimen primordial, SARA dan tekanan dengan pelaporan.
"Rakyat menunggu transparansi dan pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas big data 110 juta rakyat yang diklaim menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," ucapnya.

Soal 'Luhut Brutus Istana', Masinton: Bawa Big Data Otentik Itu Baru Top!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi