JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Mereka langsung ditahan karena diduga telah melakukan permufakatan jahat dan merugikan perekonomian negara.
&nbsp;
Indonesia Police Watch (IPW) pun mengapresiasi kerja Kejagung yang selangkah lebih maju dari institusi Polri dalam membongkar mafia minyak goreng. Padahal, di Polri sebelumnya telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkap dalam menangani kasus tersebut penyidik Kejagung tidak ragu menerapkan TPPU dan menelisik aliran dana dari kasus yang juga menjerat&nbsp;Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
Terlebih, menurutnya, salah satu produsen minyak goreng yakni PT Wilmar Nabati Indonesia yang milik pengusaha Martua Sitorus alias Thio Seeng Haap pernah terkait kasus restitusi pajak sekitar Rp 7,2 Triliun.
"Bahkan pada tahun 2010, DPR sempat membuat Panja Pengawasan Pajak untuk membongkar pajak PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT. Multimas Nabati Asahan (MNA). Hal ini, juga perlu ditelusuri Kejagung," kata Sugeng dalam keterangannya, pada Rabu 20 April 2022.
Sementara itu, lanjutnya,&nbsp;PT Musim Mas milik Bachtiar Karim yang merupakan salah satu orang terkaya Indonesia versi Forbes dengan kekayaan Rp 50,25 Triliun. Sementara PT Permata Hijau Grup dimiliki oleh Robert Wijaya.
"Korporasi-korporasi besar yang terlibat dalam korupsi persetujuan ekspor CPO ini jelas menari diatas penderitaan rakyat. Mereka bermain dengan pejabat di Kementerian Perdagangan untuk dapat menjual dengan harga mahal CPO di luar negeri. Para tersangka ini, tidak peduli dengan nasib 270 juta rakyat yang kesulitan mencari minyak goreng," katanya.
Dirinya pun membandingkan kinerja penyidik Kejaksaan Agung dengan Satgas Pangan Polri yang dipimpin oleh Irjen Pol Helmy Santika menyebut tidak menemukan korporasi besar bermain. Sugeng mengatakan bahwa saat itu, Helmy&nbsp;menyatakan, hanya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan dalam kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.&nbsp;
"Pihak-pihak yang dimaksud adalah pelaku usaha perseorangan yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, bukan mafia minyak goreng,&rdquo; kata Helmy dalam keterangannya pada 23 Maret 2022.
Ia mengatakan bahwa polisi hingga saat itu, belum menemukan adanya praktik mafia dalam pendistribusian minyak goreng di Tanah Air. &ldquo;Sejauh ini belum ditemukan mafia minyak goreng. Mafia lebih dikonotasikan sebagai persengkongkolan besar, masif, dan terstruktur yang melibatkan banyak pihak. Sampai saat ini tidak ditemukan praktek seperti itu,&rdquo; ujar ketua Satgas Pangan Polri itu.
Sementara&nbsp;Menteri Perdagangan M Lutfi ketika rapat dengar pendapat bersama dengan DPR pada 17 Maret 2022 menyatakan, calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan pada Senin 21 Maret 2022. Karena dirinya&nbsp;telah memberikan data terkait praktik mafia minyak goreng ke Badan Reserse Kriminal Polri agar dapat diproses hukum.
Tetapi, hingga&nbsp;Kejagung menetapkan empat tersangka mafia minyak goreng, pihak kepolisian tidak pernah mengumumkan keterlibatan korporasi dan pengusaha besar bermain dalam kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
"Padahal, IPW telah mengingatkan kepada Polri untuk menangkap para mafia minyak goreng pada 6 April 2022.&nbsp;Selama ini, yang terus gembar-gembor tentang minyak goreng adalah kepolisian. Bahkan, Kapolri memerintahkan kepada Kapolda dan Kapolres untuk mengawasi minyak goreng di pasaran," ujar Ketua IPW.
Karena menurutnya, tak jarang pimpinan Polri turun ke perusahaan produsen minyak goreng. "Tapi, tetap saja, kepolisian tidak menemukan perusahaan besar yang bermain dalam licinnya minyak goreng," kata dia.
&nbsp;

Singgung Kinerja Polri Berantas Mafia Minyak Goreng, IPW: Kejagung Selangkah Lebih Maju!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi