JAKARTA, REQnews - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua terus menyuarakan penundaan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi provinsi baru, salah satunya dengan menemui sejumlah Menteri dan pimpinan partai politik nasional.
Pihak yang ditemui seperti Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar).
Kemudian ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa yang merupakan ketua umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) &amp; ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Ketua MRP Timotius Murib mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan itu bertujuan untuk menyuarakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat orang asli Papua sesuai tugas dan kewenangan MRP.
&ldquo;MRP telah menerima aspirasi masyarakat orang asli Papua. Sebagian besar menolak pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi karena dilakukan tanpa persetujuan MRP dan DPRP,"&nbsp;kata Timotius usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu 20 April 2022.
Untuk itu, pihaknya pun berharap agar&nbsp;adanya kebijaksanaan para pimpinan partai politik dan para menteri terkait untuk melakukan penundaan pemekaran Papua. "Minimal kebijakan DOB dapat ditunda," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga pun kemudian membuka ruang kepada MRP untuk berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU No. 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
&ldquo;Silahkan berproses di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan mengambil sikap setelah putusan MK dijatuhkan,&ldquo; kata Airlangga seperti dikutip oleh Timotius.
Diketahui, sebelumnya diberitakan bahwa MRP ingin menyampaikan sejumlah hal kepada Jokowi melalui para pimpinan partai politik dan sejumlah menteri.
Di antaranya adalah terkait ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua yang menyatakan MRP mempunyai tugas dan wewenang untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat menyangkut perlindungan hak-hak Orang Asli Papua serta memfasiliitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
Kemudian, sebagaimana diamanatkan oleh UU Otsus Jilid II khususnya Pasal 76 ayat (1) UU tersebut, MRP berwenang untuk menyetujui atau menolak pembentukan DOB.
Pembentukan atau pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP dan setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.
MRP menyayangkan langkah Komisi II yang terburu-buru mendorong pemekaran wilayah Papua. Badan Legislasi DPR RI secara cepat menyetujui tiga RUU DOB pada 6 April 2022.
Lalu kurang dari sepekan, pada 12 April 2022, RUU tersebut disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Sehingga hal tersebut dianggap sebagai satu hal yang tidak mendesak atau terburu-buru dan tidak partisipatif. MRP mengimbau agar seluruh pelaksanaan revisi kedua UU Otsus, terutama rencana pemekaran dan pembentukan DOB di Tanah Papua ditunda sampai ada keputusan final dari MK yang tengah memeriksa uji materi UU Otsus Jilid II.

Temui Airlangga Hartanto, MRP Desak Penundaan DOB di Papua

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi