JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Bivitri Susanti mengungkap adanya dugaan pembungkaman sipil dari doxing dan peretasan akun sosial media seperti yang dialaminya. Ia pun mendesak pemerintah menindak tegas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu, kedua praktik tersebut adalah pelanggaran HAM atas perlindungan data pribadi.

Sebelumnya, WhatsAppp dan Instagram milik Bivitri itu diretas pada Rabu 20 April 2022, sehari sebelum demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR.

"Ini sudah melanggar HAM. Hak atas informasi, data pribadi itu kan HAM. Harus ada upaya serius dari negara untuk menghilangkan praktik seperti ini," kata Bivitri kepada wartawan pada Jumat 22 April 2022.

Ia mengatakan bahwa praktik peretasan dan doxing sering terjadi menjelang demonstrasi terhadap pemerintah, bahkan sudah menjadi pola. Untuk itu, Bivitri bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggolongkan tiga upaya pembungkaman sipil.

"Pertama, hal-hal yang sifatnya fisik, seperti ditangkap di lapangan. Kedua, pakai hukum. Jadi judicial harrasment itu yang dialami oleh Haris dan Fatia, teman-teman ICW," kata dia.

Menurutnya, mereka menggunakan sistem hukum untuk membungkam orang-orang yang selalu kritis. "Nah yang ketiga itu yang menggunakan akun sosmed, internet," lanjutnya.

Sebelum demonstrasi mahasiswa, Bivitri mengaku sering membuat tulisan terkait kritik kebijakan dan sikap pemerintah yang dimuat di sejumlah media, bahkan dirinya kerap melakukan komunikasi dengan mahasiswa.

"Ada dua itu (unggahan), saya minta bubarkan FPI gitu gitu. Terus sama yang 'ngapain sih mahasiswa demo,' yang tidak mungkin sekali saya ngomong. Justru mungkin karena itu saya diretas, karena banyak ngomong sama mahasiswa," kata dia.

"Saya juga sudah lama aktif suka nulis kolom juga yang isinya kritik. Jadi mungkin itu menimbang juga (untuk diretas)," lanjutnya.

Ia menilai peretasan dilakukan bukan main-main, karena dalam salah satu unggahannya, konten yang disajikan berbentuk infografis.

"Jadi saya kira memang niatnya untuk meretas, bahkan yang WA itu bukan yang minta transfer tapi untuk politik. Kelihatanlah dari infografis yang serius sekali," ujarnya.

Bivitri tak ingin menuduh siapa pun atau menduga-duga pelaku yang meretas kedua akunnya. Terlepas dari itu, ia ingin praktik upaya pembungkaman sipil itu ditindaklanjuti.

"Menurut saya ini bukan sekadar laporan yang harus ditindaklanjuti oleh polisi, tidak ada laporan pun seharusnya negara melalui penegak hukum secara serius melarang siapa pun ini," ucap dia.

"Saya tidak berani nuduh juga [yang meretas], apakah badannya terkait dengan negara atau sekadar orang yang tidak suka orang demo, itu harus dibongkar, dihentikan," ucap dia.