IFBC Banner

Selamatkan Nasib Garuda Indonesia, DPR Kasih 9 Rekomendasi Ini ke Erick Thohir

Sabtu, 23 April 2022 – 16:15 WIB

Pesawat Garuda Indonesia

Pesawat Garuda Indonesia

JAKARTA, REQnews - Panitia Kerja Komisi VI DPR menyampaikan sembilan rekomendasi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Rekomendasi tersebut dibacakan dan diserahkan oleh Ketua Panja Penyelamatan Garuda Martin Manurung dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat 22 April 2022.

"Komisi VI DPR RI hari ini menyerahkan Rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda kepada Menteri BUMN RI untuk dilaksanakan, sebagai ikhtiar kita bersama untuk menyelamatkan dan menyehatkan maskapai nasional kita, Garuda Indonesia," kata Martin.

 

Martin Manurung mengatakan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dari berbagai opsi restrukturisasi untuk menyehatkan kinerja perusahaan.

“Pertama, Panja Komisi VI mendukung pelaksanaan skema penyelamatan yang telah disusun Kementerian BUMN dan meminta Kementerian BUMN serta Garuda Indonesia melaporkan secara berkala progress penyelamatan kepada Komisi VI sesuai skema yang telah ditetapkan,” kata dia.

Kedua, meminta Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia untuk konsisten melaksanakan implementasi dari rencana bisnis yang telah disusun. Yaitu misalanya, mengoptimalkan rute-rute potensial, memangkas rute yang tidak terlampau menguntungkan, melakukan efisiensi jumlah pesawat dan meningkatkan pendapatan kargo.

Ketiga, mendesak Garuda Indonesia melaksanakan good corporate governance secara baik dan konsisten untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya. Keempat, Panja menyetujui pemerintah untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Garuda senilai Rp 7,5 triliun.

Nantinya, dana PMN akan diambil dari cadangan pembiayaan investasi APBN, yang dicairkan setelah Garuda mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Kelima, mengizinkan pemerintah mengurangi porsi kepemilikan sahamnya di Garuda Indonesia menjadi 51 persen melalui privatisasi, yang berupa konversi utang menjadi saham atau menambah modal-modal baru.

Keenam, mendukung masuknya investor strategis di perusahaan maskapai pelat merah, tetapi DPR meminta pemerintah melaporkan lebih dulu rencana investasi dan menjamin bahwa kepemilikan negara terhadap maskapai masih 51 persen.

Ketujuh, meminta Garuda tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalkan PHK sepihak, baik pada saat restrukturisasi maupun pasca-restrukturisasi perusahaan. Kedelapan, mendorong Kementerian BUMN melakukan sinergi dalam rangka mendukung restrukturisasi.

Kesembilan, meminta Garuda dan Kementerian BUMN berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menuntaskan permasalahan perusahaan pada masa lalu, seperti kasus-kasus korupsi.  

Martin mengatakan bahwa rekomendasi ini membuktikan bahwa para pemangku kepentingan dapat menyamakan pandangannya untuk menyelamatkan Garuda yang merupakan national flag carrier Indonesia.

"Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa stakeholders atau para pemangku kepentingan dapat bertemu dan berdiskusi, untuk memberikan solusi yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir pun menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Panja. "Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan Panja Komisi VI DPR, sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda," ujar Erick.