JAKARTA, REQnews - Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua melakukan pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Jakarta, Sabtu 23 April 2022.
&ldquo;Aspirasi MRP terkait amandemen kedua UU Otonomi Khusus sudah kami tangkap baik. Kami juga mencermati, seringkali proses perundang-undangan berjalan terlalu cepat. Sehingga banyak hal terlewati, termasuk RUU DOB yang menimbulkan polemik,&rdquo; kata Ahmad dikutip pada Senin, 25 April 2022.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga menerima aspirasi MRP dan meminta Fraksi PKS untuk memperjuangkan aspirasi MRP di DPR RI, khususnya Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Saya akan meminta fraksi PKS di DPR RI khususnya di Komisi II agar mengawasi undang-undang ini, termasuk memperjuangkan aspirasi MRP. Untuk Papua, perlu kearifan lokal,&rdquo; katanya.
Sementara itu,&nbsp;Ketua MRP Timotius Murib berharap agar&nbsp;pemerintah pusat dan DPR RI mendengar aspirasi masyarakat orang asli Papua. &ldquo;Proses pengesahan perubahan kedua UU Otonomi Khusus pada Juli 2021 lalu tidak melibatkan representasi orang asli Papua. Sekarang ada Daerah Otonomi Baru, juga tanpa melibatkan representasi orang asli Papua. Ini sangat disayangkan,&rdquo; kata&nbsp;Timotius.
Turut hadir juga anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa RUU tersebut telah disetujui di rapat paripurna, namun masih menunggu surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
&ldquo;Sudah diketuk oleh paripurna. Tapi RUU ini masih menunggu surat presiden. Selama itu belum ada, maka RUU ini belum bisa berjalan ke tingkat Panitia Kerja. Apa pun, kami akan selalu merujuk pertimbangan dari MRP. Saya sampaikan ke pimpinan Komisi II yang memang belum bertemu banyak pihak,&rdquo; kata Mardani.
Lebih lanjut, Ketua Panitia Musyawarah MRP Benny Sweny menyesalkan pembentukan DOB yang terkesan terburu-buru dan tanpa diikutin oleh kajian. &ldquo;UU Otsus setidaknya memberi empat syarat yaitu kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, dan perkembangan sosial di masyarakat,&rdquo; kata Benny.
Kemudian, Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait menyebut jika&nbsp;pemekaran sebagai solusi untuk meredam Papua Merdeka adalah keliru. Karena menurutnya, langkah tersebut justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah pusat. &ldquo;Kami mohon pimpinan partai politik memberikan rasa keadilan untuk Papua,&rdquo; kata Yoel.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi senior Joram Wambrauw mengatakan jika RUU ini dipaksakan, maka orang Papua akan semakin merasa dihinakan. &ldquo;Saya dulu tinggal 10 bulan di Jakarta untuk ikut serta dalam proses perumusan UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus. Pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi itu bukan seperti sekarang ini caranya, tapi wajib mendapat persetujuan MRP,&rdquo; kata Joram.
Sementara itu Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengingatkan banyak daerah meminta dimekarkan ke dalam DOB-DOB. Salah satunya adalah Jawa Barat, yang dari segi kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kepadatan penduduk lebih layak dimekarkan menjadi provinsi-provinsi.
"Tetapi ada kebijakan presiden dan wakil presiden terkait moratorium pemekaran provinsi. Jadi DOB Papua sebaiknya ditunda, sebelum jatuh korban jiwa lagi seperti di Yahukimo,&rdquo; kata Usman.

MRP Minta PKS Dukung Penundaan Pemekaran Provinsi di Papua, Ini Kata Ahmad Syaikhu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi