JAKARTA, REQnews – Kuasa Hukum 8300 pekerja mogok yang di-PHK sepihak PT Freeport Indonesia (PTFI), Nurkholis Hidayat dari Lokataru, menegaskan, kasus  yang diderita kliennya adalah kasus kejahatan perburuhan yang digiring dan direduksi PTFI menjadi sengketa hubungan industrial semata (perdata-PHI).Kata Nurkholis, “Pastinya kita tempuh jalur hukum pidana. Kejahatan anti-serikat dan kejahatan anti-pemogokan sudah dilaporkan ke polisi. Kemnaker-Wasnaker Provinsi Papua sebagai otoritas penilai sah tidaknya mogok sudah buat keputusan bahwa mogok yang dilakukan para pekerja adalah sah. Kini yang ada, Freeport membangkang hukum di republik ini! Retorika mereka untuk selesaikan menurut hukum itu menyesatkan publik.” Pernyataan Nurkholis di atas menjadi tanggapan terhadap pernyataan juru bicara PTFI Riza Pratama yang diberitakan REQnews, Jumat (15/2/2019). Riza antara lain menegaskan bahwa 8300 pekerja mogok yang sedang mencari keadilan di Jakarta dan di tempat lainnya dikualifikasikan telah mengundurkan diri dari perusahaan. Manajemen PTFI juga menyarankan para pekerja untuk menyelesaikan kasus secara hukum. <img style="width: 730px;" src="https://photo.reqnews.com/images/235b3be24a1c77eb7a692f74848f0055.jpg">Nurkholis Hidayat Nurkholis membantah pernyataan manajemen PTFI selama ini yang beranggapan bahwa mogok yang dilakukan sejak Mei 2017 sebagai solidaritas terhadap Ketua PUK SPSI PTFI, Sudiro, yang saat itu menjalani proses hukum karena dituduh menggelapkan uang organisasi. Nurkholis menegaskan bahwa latar belakang utama mogok para pekerja adalah lantaran protes terhadap kebijakan furlough terhadap ratusan pekerja. “Lho dari awal kebijakan furlough atau merumahkan pekerja dan penolakan perundingan mengenai furlough-lah yang jadi pemicu pemogokan. Dan lagi-lagi  setidaknya sudah ada tiga anjuran Kemnaker yang menolak furlough, menolak klaim efisiensi/rugi, dan anjuran minta karyawan dipekerjakan kembali,” demikian Nurkholis berpendapat. Nurkholis juga meyakini, jika hukum bekerja dengan benar, aparat kepolisian independen dan berani, maka pihak manajemen PTFI yang ada di balik kebijakan furlough termasuk upaya pemberangusan serikat dan pemblokiran kartu BPJS, maka seharusnya ada pihak manajemen yang meringkuk di penjara.(*/Bos)

Seharusnya Ada Pihak Manajemen Freeport yang Meringkuk di Penjara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi