JAKARTA, REQnews - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan somasi terbuka terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi),&nbsp;Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terkait kewajiban penggunaan vaksin Covid-19 halal.
Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan mengatakan langkah hukum tersebut dilakukan karena hingga saat ini pemerintah masih belum melaksanakan putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 yang merekomendasikan penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional.
"Ini sudah banyak masyarakat yang melakukan mudik. Tetapi pemerintah masih saja bergerak lambat dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut, dan terkesan adanya ketidakpatuhan karena pemerintah masih berdalih tentang kondisi darurat yang membolehkan diberikannya vaksin yang tidak halal kepada masyarakat muslim," kata Ahmad pada Minggu 1 Mei 2022.
Sementara&nbsp;Sekretaris Eksekutif YKMI Fat Haryanto menyebut bahwa&nbsp;putusan MA sudah sangat jelas, final dan mengikat. "Pemerintah wajib menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi sesuai jumlah kebutuhan masyarakat muslim di Indoensia. Jangan lagi menggunakan dalih yang sudah ditolak oleh MA," kata dia.
Pihaknya menilai jika&nbsp;sikap pemerintah yang berdalih tentang kondisi darurat sehingga memperbolehkan vaksin tidak halal diberikan kepada kaum muslim Indonesia menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan MK.
Bahkan, pihaknya menyebut jika dalil tentang dalam keadaan 'darurat' tersebut telah dibantah oleh MA. Sehingga menurutnya, program vaksinasi tidak lagi memenuhi syarat darurat. Untuk itu,&nbsp;YKMI pun mendesak agar pemerintah wajib memberikan vaksin halal bagi masyarakat muslim di Indonesia.
Lebih lanjut, YKMI juga mengkritik pemerintah yang masih juga tidak membatalkan kontrak-kontrak pengadaan Vaksin Covid-19 tidak halal.
"Jika pemerintah tidak mematuhi Putusan MA yang bersifat final dan mengikat tersebut, dengan tetap memberikan jenis vaksin yang tidak halal kepada kaum muslimin, maka telah terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya kepada umat Islam di Indonesia. Yang hal ini akan kami bawa pada Mahkamah Internasional," ujar YKMI dalam keterangannya.
&nbsp;

Tuntut Penggunaan Vaksin Covid-19 Halal! YKMI Somasi Jokowi hingga Menkes Budi Gunadi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi