JAKARTA, REQnews - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi melaporkan dua hakim agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Pelaporan itu dilakukan berkaitan dengan putusan kasasi yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari jerat hukum dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).
Sebagai informasi, majelis hakim yang mengadili perkara Syafruddin terdiri dari Salman Luthan sebagai ketua majelis hakim dengan 2 hakim anggota yaitu Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. "Hari ini, Koalisi resmi melaporkan 2 hakim agung. Kita anggap ada beberapa pertimbangan yang diucapkan oleh Kabiro Humas MA ketika membaca intisari dari putusan tersebut," kata salah seorang perwakilan koalisi itu, Kurnia Ramadhana di Jakarta, Selasa 23 Juli 2019.
Pengajuan kasasi itu dilakukan Syafruddin yang dijerat KPK sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terkait BLBI. Syafruddin divonis 13 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama dan dikuatkan menjadi 15 tahun penjara di tingkat banding.
Tiba-tiba putusan lepas di Mahkamah Agung (MA) dinilai Kurnia janggal. Apalagi ada perbedaan pendapat di antara hakim yang mengadili kasasi tersebut.
Perbedaan pendapat atau dissenting opinion di balik putusan kasasi tersebut. Seperti hakim Salman menyatakan perkara termasuk tindak pidana, tetapi hakim Syamsul menyebut perkara seharusnya masuk ke perdata, sementara hakim Askin mengarahkan perkara sebagai administrasi.
"Sebenarnya yang cukup disesalkan ketika adanya dissenting opinion tapi ketua majelis tidak berinisiatif untuk menambah komposisi majelis padahal di peraturan perundang-undangan kita memungkinkan ketika ada deadlock putusan atas voting untuk menambah komposisi majelis agar perhitungan voting lebih fair," kata Kurnia.
Di sisi lain Kurnia menyoroti adanya salah satu dari hakim itu yang masih membuka kantor advokat yang menurutnya tidak selaras dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun Kurnia tidak menyebutkan siapa hakim yang dimaksudnya itu.
Sementara Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menuturkan, apabila nantinya KY menemukan adanya pelanggaran maka, menurut Jaja, sanksi siap dijatuhkan tergantung kategorinya. "Ya tentunya laporan itu sesuai standar peraturan KY, diterima nanti kita akan proses sebagaimana ketentuan tata cara memproses laporan di komisi yudsial berdasarkan Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015," ujar Jaja.
"Sanksi ringan diberikan teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas. Sanksi sedang sampai ada nonpalu sampai enam bulan. Kalau sanksi berat, ada sanksi nonpalu ada enam bulan lebih sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung nanti tingkat kualifikasi pelanggarannya," kata dia lagi.

Dua Hakim Agung Ini Dilaporkan ke KY, Ini Profil Mereka

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi