IFBC Banner

Siap-siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Jokowi Teken Perpres Otorita IKN Nusantara

Rabu, 04 Mei 2022 – 15:20 WIB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: YouTube/Sekretariat Presiden)

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Perpres Otorita IKN), sehingga pemerintah pun mulai mempersiapkan pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

IFBC Banner


Dalam Pasal 3 Ayat (1) Perpres Otorita IKN berbunyi, bahwa "Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra."

Melalui perpres tersebut, salah satunya juga diatur tentang fungsi Otorita IKN, yaitu dalam melakukan persiapan pemindahan ibu kota hingga pelayanan perizinan investasi. Selain itu, juga diatur terkait dengan struktur kelembagaan Otorita IKN Nusantara, termasuk pengaturan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pegawai instansi tersebut.

Lebih lanjut, dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2022 itu juga mengatur tentang proses penunjukan dan pelimpahan kewenangan Kepala Otorita IKN Nusantara, yaitu Kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara akan menjabat selama lima tahun dan dapat diberhentikan seketika oleh presiden.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) berbunyi, "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Kemudian pada bagian akhir Perpres tersebut mengatur juga persiapan pemindahan ibu kota negara, yang mewajibkan kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara melapor ke presiden.

Melalui Pasal 34 berbunyi, "Dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Presiden setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan."