JAKARTA, REQnews - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan komitmen pihanya dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang di inginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang musim kemarau.

Ia menyebut bahwa sudah ada arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan karhutla. Bahkan menurutnya, jika gagal melakukan langkah-langkah antisipatif di wilayah masing-masing, bakal ada sanksi berat.

"Arahan Bapak Kapolri dan juga penekanan dari Bapak Presiden terkait karhutla kan berat (kapolda dan pangdam bisa dicopot) kalau tidak melakukan langkah-langkah antisipasi kejadian karhutla di wilayahnya masing-masing," kata Agus dikutip pada Kamis 12 Mei 2022.

Menurutnya upaya antisipasi yang dapat dilakukan jajaran kepolisian, yaitu dengan melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung di lapangan serta aplikasi ASAP Polri yang diluncurkan tahun 2021 lalu.

Aplikasi Sistem Analisis Pengendalian (ASAP) Digital Nasional milik Polri ini juga telah ditampilkan dalam Konferensi Iklim COP k-26 di Glasglow, Oktober-Novermber 2021. ASAP Digital Nasional bekerja sebagai alat pengendali dan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

"Kami memonitor dari aplikasi monitoring karhutla kan, melalui juga aplikasi yang diluncurkan Bapak Kapolri bersama Ibu Menteri LHK tahun lalu, setiap hari laporan Satwil terkait terkait antisipasi terjadinya karhutla juga kami terima," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, ketika terpantau adanya titik api, jajaran kepolisian dan satgas karhutla akan diingatkan untuk mengambil langkah-langkah.

Ia pun mengatakan hingga saat ini belum dilaporkan adanya gangguan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. "Kami memantau, begitu ada hot spot ya kami ingatkan jajaran," ujarnya.