JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap&nbsp;Kepala Dinas PUPR Kota Ambon periode 2018-2021 Enrico Rudolf Matitaputty, di Mako Brimob Polda Maluku pada Sabtu 14 Mei 2022.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan gratifikasi yang diterima oleh Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy, terkait persetujuan pembangunan ritel tahun 2020.
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya arahan dari tersangka Richard Louhenapessy untuk mengkondisikan proses pelaksanaan lelang pada beberapa SKPD di Pemkot Ambon," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Minggu 15 Mei 2022.
Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi seperti Kasie Usaha Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Ambon Firza Attamimi, anggota Pokja III UKPBJ Kota Ambon periode 2017-2020 Hendra Victor Pesiwarissa.
Kemudian Ketua Pokja II UKPBJ 2017/Anggota Pokja II UKPBJ periode 2018-2020 Ivonny Alexandra W Latuputty dan Anggota Pokja III UKPBJ 2018 atau Anggota Pokja II UKPBJ 2020 Johanis Bernhard Pattiradjawane.
Ali pun mengatakan bahwa pihaknya juga akan menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap sejumlah saksi yang sebelumnya mangkir terkait kasus tersebut.
Mereka adalah&nbsp;Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Ambon Fahmi Sallatalohy, License Manager PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Ambon tahun 2019-sekarang Nandang Wibowo dan Direktur PT Kristal Kurnia Jaya tahun 2006 sampai sekarang Julian Kurniawan.
Diketahui, dalam kasus tersebut&nbsp;Richard diduga menerima uang sebesar Rp 500 juta terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha ritel pada 2020. Suap tersebut diduga diberikan oleh karyawan gerai di Kota Ambon bernama Amri melalui rekening bank milik Andrew yang merupakan orang kepercayaan Richard.
Karena perbuatannya itu,&nbsp;Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara itu, Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.
&nbsp;

Usut Kasus Dugaan Suap Wali Kota Ambon, KPK Cecar Enrico Rudolf di Maluku

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi