JAKARTA, REQnews - Sekitar Rp.28,5 triliun potensi penerimaan pajak negara hilang dari sektor tambang, akibat banyaknya persoalan administrasi maupun perizinan serta lemahnya pengawasan penerimaan Negara.
Korupsi yang terjadi dalam sektor sumber daya alam, adalah salah satu fokus dan alasan utama bagi komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk dapat ikut serta &lsquo;intervensi&rsquo; dalam melakukan penindakan maupun pencegahan.
Ada beberapa cara maupun kegiatan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang sumber daya alam. Hal tersebut, dapat diimplementasikan melalui suatu badan GNP-SDA yang merupakan kelanjutan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang sumber daya alam.
Banyak hal yang telah dilakukan oleh lembaga ini, salah satunya adalah soal izin pengelolaan hutan. Kebijakan yang dibuat oleh lembaga ini mengahasilkan izin yang clean and clear dan pencabutan izin usaha pertambangan yang tidak CnC. Izin usaha pertambangan yang sudah dinyatakan CnC adalah izin usaha yang tidak menyalahi aturan dan wilayahnya tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain dan kawasan konservasi lain. Perusahaan yang tidak memenuhi syarat CnC akan diblokir izinnya hingga kewajibannya terpenuhi atau dapat dimyatakan tidak berlaku lagi apabila waktunya sudah selesai.
Menurut litbang KPK, Sulistiyanto, hampir 28% terkait ijin pengelolaan hutan sudah masuk dalam katagori clean and clear, sedangkan sisa dari presentasi tersebut masih meninggalkan ketidakpastian hukum serta ijin pengelolaan hutan masih terus terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia.
"Pada awalnya kami melakukan kajian dan pendekatan secara kelembagaan. Dalam kaitannya soal ijin pengelolaan hutan, masih berkutat dalam tubuh instansi pemerintah daerah itu sendiri. Untuk ijin pengelolaan hutan, sangat sering terjadi adanya nilai tawarmenawar politik," ujarnya.
Lebih lanjut Sulistyo mengatakan ada beberapa hal yang lucu saat pemberian ijin pengelolaan hutan, misalnya ijin pengelolaan hutan di pulau Kalimantan yang luasnya lebih besar dibanding luas pulaunya. Kelucuan tersebut dapat k ditemukan di beberapa provinsi seperti provinsi Kalimantan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. &lsquo;&rsquo; Rekonsiliasi perizinan dan pemetaan di daerah dapat diupayakan agar berlaku efektif bagi pemberantaan dan pencegahan upaya pemberantasan korupsi dalam sektor sumber daya alam.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk membenahi upaya strategis memperbaiki standard layanan publik bagi pemerintah daerah itu sendiri. Kedepannya,lembaga anti rasuah akan terus mengupayakan optimalisasi nilai manfaat sumber daya alam dan pengelolaan penerimaan negara (pajak dan PNBP) yang berorientasi untuk kemakmuran rakyat dan tentunya bebas dari korupsi. (RIS)

Banyaknya Permasalahan Izin Pengelolaan Hutan Menimbulkan Modus Korupsi Baru

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi