IFBC Banner

Peringatan Keras Mahfud MD untuk Semua Ahli Hukum di Indonesia, Jangan Lakukan Hal Ini!

Kamis, 19 Mei 2022 – 00:05 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD

JAKARTA, REQnews - Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan peringatan kepada semua ahli hukum di Indonesia, agar tidak terjebak pada pandangan politik yang berpihak di kepentingan tertentu.

Menurut Mahfud, jika sudah terjebak dalam pandangan atau kepentingan politik tertentu, maka analisisnya bisa menyesatkan dan tak objektif.

"Jangan salah dalam melakukan analisis, karena kadang kala kalau sudah punya sikap politik lalu analisis hukumnya salah. Memihak yang satu dicari dalilnya ini, memihak yang sana dalilnya ini, hukum bisa cari-cari dalil saja," kata Mahfud di Bali, Rabu 18 Mei 2022, seperti dikutip dari Antara.

Namun, situasi yang berbeda akan terjadi jika yang dimaksud adalah birokrat. Mahfud MD mencontohkan dirinya dan Menhumkam Yasonna Laoly yang kini menjadi pejabat bagi negara.

"Beda bagi saya dan Pak Yasonna, karena ini pemerintah punya pilihan-pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau saya memilih ini, saya bertanggung jawab. Itu bisa secara politik," ujar Mahfud.

Kemudian, Mahfud menjelaskan contohnya seperti polemik LGBT yang ramai dibicarakan publik. Ia menyayangkan, ada ahli hukum justru tidak memberi analisis yang baik dan jernih dalam masalah ini.

Orang yang dimaksud Mahfud adalah pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompol, yang sempat menyebut LGBT melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam sebuah wawancara, belum lama ini.

Mahfud menegaskan, bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur soal perkawinan, dan tak memuat hukuman pidana bagi LGBT.

"Betul, LGBT dilarang menurut hukum perkawinan, tetapi (bukan) artinya kita boleh menangkap orang itu. Hanya isinya itu kalau ada kawin sesama LGBT, itu tidak sah. Itu saja," ujar Mahfud.

Jika perkawinan sesama jenis tidak sah, maka pasangan sesama jenis tidak boleh mendapatkan legalitas berupa surat nikah dan hak waris, tambahnya.

Sanksi pidana juga mempertimbangkan asas legalitas. Dengan demikian, katanya, jika saat ini aparat menangkap seseorang karena identitas LGBT-nya, maka itu melanggar asas legalitas yang menjadi dasar hukum.