JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar&nbsp;Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat dalam mengusut&nbsp;kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).
Burhanuddin pun meminta agar&nbsp;jajarannya berfokus dalam pembuktian 3 perusahaan yang telah menjadi tersangka. Perusahaan tersebut yaitu,&nbsp;PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas.
"Jaksa Agung RI Burhanuddin memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta Tim Penyidik untuk fokus terhadap pembuktian perkara yang tengah ditangani terkait pemberian PE (persetujuan ekspor) minyak goreng terhadap 3 perusahaan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu 18 Mei 2022.
Ketut mengatakan bahwa Burhanuddin menekankan kepada tim penyidik untuk percepatan pemberkasan agar pemeriksaan difokuskan pada pembuktian terhadap para pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka. sehingga tidak perlu memanggil pihak-pihak yang tidak terkait dengan perkara dimaksud.
"Tim Penyidik masih fokus pemeriksaan terhadap 3 perusahaan yang menerima fasilitas ekspor dan apabila terdapat informasi lain dan tidak sesuai dengan hal di atas, pernyataan tersebut bukan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung sehingga pemberitaan dimaksud tidak menjadi bias dan mengaburkan substansi perkara yang sedang ditangani," lanjutnya.
Baru-baru ini, Kejagung juga telah menetapkan&nbsp;Lin Che Wei sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ia diduga bersama-sama dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) telah mengkondisikan perusahaan yang akan mendapatkan izin ekspor CPO dan turunannya.
Sementara tiga tersangka lainnya yaitu&nbsp;Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG) dan&nbsp;Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Mereka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar.
&nbsp;

Usut Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Jaksa Agung Minta Penyidik Percepat Pemberkasan Tersangka

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi