JAKARTA, REQnews -&nbsp;Banyaknya kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya bisa bisa dituntaskan tergantung dari keinginan politik atau political will Presiden Joko Widodo.
Ketya Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, jika Jokowi mendesak Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus masa lalu, semuanya pastilah akan jelas.
"Saya berpendapat yang paling utama itu adalah kemauan politik dari seorang presiden," kata Taufan, seperti dikutip dari&nbsp;Antara, Kamis 19 Mei 2022.
Sebagai contoh, penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua. Sebelum tim penyidik dibentuk dan naik ke tahap penyidikan, presiden terlebih dahulu memerintahkan Jaksa Agung untuk menyelesaikannya.
"Akhirnya kasusnya naik ke penyidikan," ujar Taufan.
Lebih lanjut, Taufan berkata Komnas HAM tidak punya kewenangan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran di masa lalu.&nbsp;
Pihaknya hanya terbatas sampai di penyelidikan saja. Untuk penuntasannya, kunci utama yang harus dipegang adalah keinginan dari seorang presiden.
Sebab, katanya, kalaupun wewenang penyidikan diberikan kepada Komnas HAM, penuntutan tetap berada pada Jaksa Agung dan pengadilan atau ranahnya

Political Will Jokowi Disebut Jadi Kunci Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi