IFBC Banner

Kasus Korupsi Izin Impor Baja, Kejagung Endus Dugaan Keterlibaan Indrasari Wisnu Wardhana

Jumat, 20 Mei 2022 – 13:32 WIB

Indrasari Wisnu Wardhana (Foto: Biro Humas Kemendag)

Indrasari Wisnu Wardhana (Foto: Biro Humas Kemendag)

JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga adanya keterlibatan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan impor besi atau baja.

Sebelumnya penyidik telah menetapkan Kepala Seksi (Kasi) Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Daglu Kemendag Tahan Banurea sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyebut jika Indrasari sebagai pejabat juga melakukan pengecekan secara berjenjang dan memberikan pengesahan atau tanda tangan terhadap pemberian izin impor tersebut.

Diketahui, Indrasari sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

"Kasi (Tahan) memberikan paraf pada draf Sujel (surat penjelasan) dan melakukan pengecekan secara berjenjang sampai dengan Direktur. Kemudian diajukan ke Dirjen Daglu Kemendag RI untuk dilakukan pengesahan atau tanda tangan, selanjutnya dikirimkan kepada pelaku usaha atau importir," kata Ketut, Jumat 20 Mei 2022.

Keterlibatan Tahan Banurea dalam kasus tersebut yaitu memproses draf persetujuan impor besi baja, baja paduan dan turunannya ketika menjabat sebagai pejabat struktural pada periode 2018 hingga 2020.

Tahan yang juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri itu, memiliki tugas melakukan pengecekan terhadap permohonan impor yang masuk. Tahan diduga pernah menerima uang sebesar Rp 50 juta sebagai imbalan untuk pengurusan Sujel. 

"Pernah diajak oleh Kasubdit Barang Aneka Industri (MA) untuk mengetik konsep Sujel yang disampaikan secara langsung atau lisan kepada Dirjen Daglu (IWW) perihal penjelasan pengeluaran barang," kata dia.

Atas perbuatannya itu ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.