IFBC Banner

Soal Pidana LGBT di RKUHP, Begini Respons Wamenkumham

Senin, 23 Mei 2022 – 15:05 WIB

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) (Foto: Unsplash.com)

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) (Foto: Unsplash.com)

JAKARTA, REQnews - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan setuju jika lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dipidana sesuai Rancangan KUHP (RKUHP) sempat menjadi perbincangan. 

Pernyataan tersebut pun mendapat respon banyak pihak. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej misalnya, mengatakan tidak ada pembahasan LGBT dalam RUU KUHP.


"LGBT nggak ada dalam RKUHP. Nggak ada," ujar Eddy kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 23 Mei 2022.


Kata Eddy, RUU KUHP bersifat netral gender.


"Begini loh RKUHP itu dia netral gender, jadi kita tidak menyebutkan apa nggak, pokoknya kan 'setiap orang'. Setiap orang itu mau laki-laki mau perempuan. Netral gender dia," kata Eddy.

Meski demikian, Eddy mengakui belum membaca pernyataan Mahfud Md soal LGBT diatur dalam RKUHP. Dia menjelaskan itu secara umum.


"Saya belum baca pernyataannya Pak Mahfud," ucapnya.

Selanjutnya, Eddy mengatakan pihaknya bersama Komisi III DPR RI akan menggelar rapat untuk membahas RUU KUHP. Rapat akan digelar pada Rabu 25 Mei 2022 mendatang.

"Hari Rabu kita ketemu di DPR Komisi III," kata Eddy. 

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan setuju agar LGBT dipidana.

Menurut Mahfud, pasal pidana bagi LGBT di Indonesia tengah digodok dalam RUU KUHP. 

"Iya (LGBT bisa dipidana). Di RUU KUHP dipidana. Di RUU KUHP sudah masuk, bahwa dalam cara-cara tertentu dilarang dan ada ancaman pidananya. Kan gitu. Tetapi waktu itu kan ribut. Karena ribut, ya ditunda," kata Mahfud Md dalam acara Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Nusa Dua, Bali 18 Mei 2022.

Menko Polhukam juga menyatakan sepakat dengan rumusan LGBT di RUU KUHP.

"Kalau saya sejak dulu ya sudah, sudah bener rumusannya. Kalau masih ada yang tidak setuju, sampai kapan volume yang setuju itu di Indonesia? Jadi disahkan saja. Kalau nggak, ya diperkarakan saja ke MK, dinilai oleh MK. Kan sudah ada prosedurnya," kata Mahfud.