JAKARTA, REQnews - Meskipun tersandung banyak kasus pidana, namun mantan&nbsp;Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte tak kunjung dipecat dari kepolisian.
Kabagpenum Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan bahwa sidang kode etik terkait nasib Napoleon di Korps Bhayangkara baru dilakukan setelah&nbsp;perkara pidananya inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
"Yang jelas kan dari Propam itu kan melakukan sidang kode etik. Tentunya, setelah dapat inkrah dari putusan pengadilan yang nanti akan dikenakan kepada pak Napoleon," kata Gatot kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022.
Gatot menyebut jika&nbsp;proses peradilan hukum pidana sedang berjalan, sehingga masih harus menunggu untuk dilakukan sidang etik.&nbsp;"Nanti setelah ada putusan, itu nanti kode etik akan menyertai, sidang kode etiknya," kata dia.
Diketahui, sosok perwira aktif di Korps Bhayangkara itu sebelumnya tersandung banyak kasus pidana, seperti menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengurusan red notice buronan kelas kakap yaitu Djoko Tjandra.
Lalu, saat mendekam di penjara dirinya melakukan aksi penganiayaan dan melumuri tersangka penistaan agama Muhammad Kace di dalam rumah tahanan (Rutan) dengan kotoran manusia.
Napoleon didakwa dengan pasal 170 ayat 2 KUHP, dalam Ayat 2 pasal tersebut berbunyi bahwa pelaku penganiayaan dapat dipenjara maksimal hingga 7 tahun jika mengakibatkan luka pada korban.
Selain itu, Napoleon juga didakwa dengan pasal 170 ayat 1. Lalu, pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat 1 mengancam pelaku tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman paling lama dua tahun.
Dalam persidangan, Kace mengaku diancam Napoleon dengan kalimat&nbsp;"Saya Polri, perwira aktif, saya polisi, anak buah saya banyak. Nanti keluarga kamu saya bunuh semua," kata Kace dalam persidangan.
&nbsp;

Irjen Napoleon Tak Kunjung Dipecat Jadi Polisi, Kombes Gatot Ungkap Alasan Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi