&nbsp;
JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan&nbsp;tersangka Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101.&nbsp;
Perbuatan Irfan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Direktur PT Diratama Jaya Mandiri itu diduga dipercaya oleh panitia lelang untuk menghitung nilai kontrak.
 "Dalam tahapan lelang ini, panitia lelang diduga tetap melibatkan dan mempercayakan IKS dalam menghitung nilai HPS (harga perkiraan sendiri) kontrak pekerjaan,"&nbsp;ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Selasa&nbsp;24 Mei 2022.&nbsp;
Akibat perbuatan IKS, negara diduga&nbsp;mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738,9 miliar. Dia menyebut Irfan aktif bertemu dengan Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) TNI AU. Dalam pertemuan keduanya itu, disebutkan ada pembahasan khusus terkait pelelangan tersebut.
"IKS juga diduga sangat aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK),"&nbsp;ucapnya.
Pada 2016 kata Firli, pengadaan helikopter AW-101 kembali dilanjutkan setelah sebelumnya disetop pemerintah lantaran mempertimbangkan kondisi perekonomian negara saat itu. Irfan diduga menyiapkan persyaratan lelang agar 2 perusahaan miliknya disetujui oleh Fachri.
"Untuk persyaratan lelang yang hanya mengikutkan 2 perusahaan, IKS diduga menyiapkan dan mengkondisikan 2 perusahaan miliknya mengikuti proses lelang ini dan disetujui oleh PPK,"&nbsp;kata Firli.
Dalam proses pembayarannya Irfan diduga menerima dana 100%. Namun faktanya masih terdapat beberapa kekurangan bagian-bagian helikopter AW-101 tersebut.
"Untuk proses pembayaran yang diterima IKS diduga telah 100%, di mana faktanya ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak di antaranya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda," ucapnya. 
&nbsp;
&nbsp;

Kasus Korupsi Heli AW-101 Berlanjut! Tersangka Tunggal Ditahan KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi