IFBC Banner

Jenderal Andika Ungkap Peran 5 Prajurit TNI dalam Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat

Kamis, 26 Mei 2022 – 22:02 WIB

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa (Foto: Istimewa)

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap peran dari anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

IFBC Banner


Diketahui, saat ini lima anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara lima lainnya masih terus didalami keterlibatannya. Andika mengungkap peren mereka mulai dari hanya menjaga hingga dugaan terlibat dalam kekerasan fisik.

"Ya mereka (perannya) ada yang penjaga, ada yang ikut mungkin melakukan tindakan-tindakan secara fisik gitu," ujar Andika kepada wartawan, Rabu 25 Mei 2022.

Namun, Andika mengaku belum mengetahui secara detail apakah keterlibatan para anggota tersebut sudah dimulai sejak awal atau tidak, karena kasus tersebut terjadi sejak 2011. "Saya belum tahu detailnya tapi yang jelas ini lah yang sudah tersebut oleh para korban sekarang," kata dia.

Andika mengungkap jika para anggotanya yang terlibat, semua masih berpangkat tamtama bintara. "Semuanya Tamtama Bintara, kalau pun ada yang Perwira itu waktu terjadi masih melakukan pendidikan," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna membenarkan jika lima anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah SG, AF, LS, S dan MP.

"Benar, telah dilakukan penahanan terhadap lima orang oknum anggota TNI yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka untuk pelimpahan berkas hasil penyidikan ke Oditurat Militer Medan," kata Tatang.

Kelimanya ditahan di Instalasi Tahanan Militer Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan. "Kelima orang yang sudah dilimpahkan ke Oditurat Militer Medan," ujarnya.

Tatang mengatakan bahwa pihaknya tak akan mentolerir setiap pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya dan tetap akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.