IFBC Banner

Dugaan Korupsi Pengadaan Heli AW-101, IPW Minta Jenderal Andika Jelaskan Ini ke Rakyat!

Jumat, 27 Mei 2022 – 16:40 WIB

Helikopter AW-101 (Foto: Istimewa)

Helikopter AW-101 (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi TNI memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk transparan kepada masyarakat terkait alasan hukum penghentian penyidikan dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101.

"Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meneruskan proses hukum korupsi kelikopter dengan melakukan upaya paksa menahan tersangka Irfan Kurnia Saleh pada 24 Mei 2022," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya, Jumat 27 Mei 2022.

Menurutnya penjelasan dari Jenderal Andika sangatlah penting, yaitu agar masyarakat tidak dibingungkan dengan fenomena pertentangan diametral penegakan hukum dalam perkara korupsi pengadaan Heli AW-101.

"Sebab, pada akhir tahun 2021, Puspom TNI menghentikan kasus korupsi helikopter AW-101 lima tersangka yakni Marsma FA, Kolonel FTS, Letkol WW, Pelda S dan Marsda SB," kata dia.

"Sementara untuk pokok perkara sama yang menimpa warga sipil yakni pengusaha Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2017, dan beberapa hari lalu telah ditahan KPK untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam proses hukum di peradilan tipikor," lanjutnya.

IPW menilai dengan adanya satu pokok perkara yang sama tetapi dengan penegakan hukum yang berbeda, akan menciderai penegakan hukum di Indonesia. Terutama yaitu dalam pemberantasan korupsi, sehingga Presiden Jokowi harus turun tangan.

Padahal, menurutnya, awal proses kasus tersebut telah dibongkar tahun 2016 antara Puspom TNI dengan KPK yang sejalan. Di mana Puspom TNI dan KPK sepakat telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan Heli AW-101.

"Penetapan tersangka kepada 5 anggota TNI oleh puspom TNI dan 1 warga sipil oleh KPK sudah tepat karena unsur-unsur melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara dinilai telah terpenuhi oleh penyidik," kata Sugeng.

Sehingga menurutnya, dengan dihentikannya penyidikan oleh Puspom TNI tanpa adanya penjelasan, membuat penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi timpang. "Sehingga, dengan ditahannya tersangka dari pihak swasta oleh KPK menjadi batu ujian pelaksanaan hukum di Indonesia, termasuk pengujian kapasitas Jenderal Andika Perkasa yang saat ini oleh beberapa pihak diusulkan masuk dalam kontestasi Pilpres," tambahnya.

Sebelumnya sesuai penjelasan ketua KPK Firli Bahuri, bahwa pengadaan Heli AW 101 tersebut didahului adanya pertemuan antara tersangka Irfan, Lorenzo Pariani dari perwakilan perusahaan Heli AW dengan Mohammad Syafei Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI AU di wilayah Cilangkap, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas pengadaan Helikopter AW-101 dan diduga memberikan proposal terkait pengadaan heli AW-101. "Harga satu unit senilai 56,4 Juta dolar, sementara harga satu unit pembelian Heli AW 101 kepada pihak produsen Heli AW 101 hanya 39,3 juta dolar," kata ketua IPW itu.

Firli menyatakan bahwa dalam tahapan lelang, panitia lelang tetap melibatkan dan mempercayakan tersangka Irfan dalam menghitung nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kontrak pekerjaan. Selain itu, Firli menyebut jika Iran telah menerima pembayaran penuh tetapi barang yang diserahkan yakni heli AW-101 tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.

IPW pun mengkhawatirkan kasus yang diajukan oleh KPK atas nama tersangka Irfan Kurnia Saleh pada persidangan Pengadilan Tipikor akan kandas karena terjadinya pertentangan penetapan antara Puspom TNI dan KPK dalam memandang perkara ini. "Selain itu, kandasnya perkara ini bisa saja karena kurang pihak disebabkan oleh Puspom TNI menghentikan perkara ditingkat penyidikan," ujarnya.

Untuk itu, Sugeng pun berharap agar Presiden Jokowi dapat meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membeberkan perkara tersebut demi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945.