TANJUNGPINANG, REQnews - Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bismar Arianto menyebut&nbsp;kontrol terhadap kinerja penjabat perlu ditingkatkan. Hal itu menanggapi terkait dengan persoalan siapa yang berhak&nbsp;memiliki jabatan sebagai kepala daerah menjelang pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
"Putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan TNI aktif di 10 institusi dengan jabatan tertentu boleh menjabat sebagai penjabat kepala daerah. Jadi itu sudah final, sehingga yang perlu didiskusikan sekarang bagaimana membangun sistem pengawasan terhadap kinerja penjabat kepala daerah tersebut," ujar&nbsp;Bismar, dilansir dari Antara pada Minggu 29 Mei 2022.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji itu menyebut bahwa&nbsp;sepanjang putusan MK itu masih berlaku, maka wajib dipatuhi.
Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 34/2004 tentang TNI menegaskan prajurit TNI aktif yang saat ini menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi madya atau pratama di 10 institusi pusat memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penjabat kepala daerah.
Institusi tersebut meliputi Politik dan Keamanan Negara, Sesmil Presiden, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lemhannas, Wantanas, Badan Narkotika Nasional, SAR Nasional, Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Pasal 20 UU Nomor 5/2014 tentang ASN.
"Sepanjang aturan itu berlaku maka harus ditaati. Siapa pun punya kepentingan mulai dari proses penunjukan hingga penetapan seseorang menjadi penjabat kepala daerah, apakah itu kepentingan kelompok atau pun kepentingan rakyat. Ini yang sebenarnya harus disikapi melalui fungsi kontrol pemerintahan," kata dia.
Menurutnya, selain Kemendagri yang mengevaluasi kinerja penjabat kepala daerah, fungsi pengawasan anggota legislatif juga harus diperkuat. Bahkan, kelompok masyarakat juga perlu dilibatkan untuk meningkatkan pengawasan agar kinerja pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bismar mengatakan bahwa penjabat kepala daerah sebaiknya fokus memimpin pemerintahan dan memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi berjalan secara maksimal. "Sistem pengawasan yang berjalan di pemerintahan harus berjalan efektif dan maksimal sehingga memberi dampak terhadap kinerja pemerintahan," ujarnya.

Jelang Pilkada 2024, Pengamat Sebut Kontrol Terhadap Kepala Daerah Perlu Ditingkatkan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi