JAKARTA, REQnews -&nbsp;Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa telah terjadi pemotongan jatah anggaran untuk pasantren dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kementerian Agama (Kemenag), telah sampai di telinga DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta ICW serius dalam mengusut dugaan pemotongan jatah anggaran tersebut.
"Silakan diusut," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Mei 2022.
Ace menegaskan, pemotongan jatah tersebut tidak boleh dilakukan. Ia juga mengingatkan bahwa DPR sudah meminta agar Kemenag transparan dalam penyaluran BOP.
"Tidak boleh ada potongan karena itu adalah hak dari penerima bantuan operasional tersebut," ujarnya.
Kalaupun harus dilakukan pemotongan karena alasan-alasan tertentu, maka wajib sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak secara asal-asalan.
"Kami secara tegas kami sampaikan dalam rapat-rapat kami, kami sampaikan bansos atau bantuan operasional bagi madrasah atau pesantren harus dilakukan seterbuka mungkin dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan," ucap politisi Golkar ini.
Sebelumnya, temuan sunat-menyunat anggaran pesantren ini, disampaikan Koordinator ICW Agus Sunaryanto.
Ia menjelaskan, pemotongan jatah anggaran pesantren sebanyak 30 persen itu, dilakukan oleh seseorang yang mengaku dari partai politik tertentu. Alasannya, uang hasil pemotongan, akan dipakai untuk pembangunan masjid.
&nbsp;
Sayangnya, Agus tidak secara terperinci menyebut orang yang ia maksud, baik identitas asli maupun partai yang menaunginya.

Dana Pesantren Disunat, DPR Titip Pesan Serius Ini ke ICW

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi