JAKARTA, REQNews - Mengomentari pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengkritisi 104 Capim KPK yang lolos uji kompetensi memiliki kepatuhan yang rendah untuk melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Ganarsih menjelaskan bahwa hal tersebut bukan syarat mendaftar bagi calon pimpinan KPK.

&quot;Undang-undangnya Pasal 29 mengatakan bahwa dalam hal calon pimpinan KPK, pimpinan komisioner ketika diangkat sebagai komisioner harus mengumumkan harta kekayaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian dalam pansel kita menerjemahkan itu untuk diangkat, bukan untuk mengikuti seleksi,&quot; kata Yenti di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu, 28 Juli 2019.

Yenti menjelaskan, Pansel KPK tak punya kewenangan langsung mempertanyakan kepada Capim KPK terkait LHKPN. Namun jika ada masukan, menurut Yenti, Pansel KPK akan mempertimbangkannya.

Dia menambahkan, dalam syarat administrasi Capim KPK, diwajibkan melampirkan surat pernyataan kesediaan melaporkan LHKPN jika terpilih. Termasuk pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pekerjaan asal dan bersedia tidak rangkap jabatan.

&quot;Swasta, masyarakat, tidak punya kewajiban LHKPN. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan dalam bagaimana menerjemahkan keinginan Undang-Undang,&quot; tukasnya.

Yenti mengatakan, jika sejak awal pelaporan LHKPN diwajibkan, pihaknya khawatir tak ada yang mendaftar menjadi Capim KPK. &quot;Nanti kalau sejak awal begini malah enggak ada yang daftar gimana?&quot; ujarnya.

Pansel: LHKPN Bukan Syarat Mendaftar Capim KPK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi