JAKARTA, REQnews -&nbsp;Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menyorot lepasnya tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya terhadap persoalan gagal bayar para nasabah, yang dialihkan kepada PT IFG Life.
Selain itu, Thaha yang merupakan Wakil Ketua Pansus Jiwasraya DPD RI ini juga mengkritik pemerintah yang mengucurkan dana kepada PT IFG Life bernilai triliunan rupiah, meskipun dengan alasan perbaikan manajemen.
"Kami apresiasi pemerintah untuk menyelamatkan uang masyarakat. Tapi lagi-lagi ada yang menggelitik hati&nbsp;nurani saya, ada apa dengan PT Jiwasraya hari ini begitu mudah melapas tanggung jawabnya langsung mengalihkan ke PT IFG Life," kata Thaha dalam keterangan tertulis kepada REQnews, Jumat 10 Juni 2022.
Seperti diketahui, Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap nasabah pemegang polisi yang sudah jatuh tempo, dan defisit senilai Rp 32 triliun, meskipun tidak semua diakibatkan perbuatan melawan hukum.
Kemudian, pemerintah berupaya melakukan penyelamatan atas perusahaan asuransi pelat merah ini, dengan memperbaiki manajemennya dan dialihkan ke bentuk holding baru yang bernama PT IFG Life.&nbsp;
Hal ini tentu tak serta-merta diterima Thaha. Ia menilai, pemerintah telah mengelabui masyarakat dan melakukan tindakan ceroboh.
"Paling cerebohnya lagi pemerintah telah mengucurkan dana Rp 20 Triliun terhadap PT IFG life. Yang jadi&nbsp;pertanyaan saya lagi, kenapa harus membangun holding baru? Kenapa bukan langsung saja kucurkan dana tersebut ke PT Jiwasraya saja?" ujar Thaha.
"Tidak perlu, ibarat ganti baju saja namanya ini, seperti mengelabui masyarakat. Ini harus ada sebuah transpransi terhadap masyarakat pemegang polis, ini kan sudah melanggar dari pada aturan perasuransian," ucap Senator asal Sulawesi Tengah ini menambahkan.
Ia juga mengungkap, bahwa bagian terburuk lainnya dari persoalan ini adalah kebijakan PT IFG Life yang melakukan restrukturisasi terkait pembayaran kepada nasabah, yang bisa sampai puluhan tahun lamanya.
Jika tak mengikuti kebijakan restrukturisasi itu, maka akan dipotong uangnya sebesar 40 sampai 60 persen.
"Ini kan sangat merugikan, mau tidak mau bagi nasabah yang mau full dibayarkan 100 persen maka siap-siaplah akan dibayarkan sampai 15 tahun baru terbayar,"
Menurut Thaha, ada yang salah dalam manajemen atau pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya, yang terlihat dari kerugian-kerugian berunsur perbuatan melawan hukum. Ia juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk tidak berhenti mengungkap lebih dalam persoalan ini
Namun, ada yang tak kalah penting, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus juga diperiksa oleh pihak berwenang terkait Jiwasraya.
"Saya yakinkan masih ada pihak-pihak lainnya belum tersentuh. Saya akan meminta ke APH juga untuk turut memeriksa OJK sebegai pihak yang harus ikut bertanggung jawab. Intinya penegakan hukum harus dijalankan siapapun dia harus diproses tidak memandang siapa orangnya," tutur Thaha.
"Ini negeri milik kita bersama, sebagai negara hukum kita harus taat, kami tetap kawal aspirasi rakyat, DPD RI tidak punya kepentingan dan tidak ada urusan siapa pun dia kami bongkar. Ini uang rakyat. Kami duduk karena amanah rakyat," ucap Thaha menegaskan.

Kasus Jiwasraya, Senator: Pemerintah Ceroboh Kucur Dana ke PT IFG Life, OJK Harus Diperiksa

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi