JAKARTA, REQnews -&nbsp;Rencana pemerintah tidak lagi memepekerjakan tenaga honorer mulai 2023 mendatang, menjadi perhatian serius Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakab, jika honorer dihapus, muncul kekhawatiran akan masalah pelayanan publik di pemerintah daerah.
&ldquo;Kami para wali kota sangat memberikan atensi terhadap isu ini. Jangan sampai pelayanan publik lumpuh. Jangan sampai ada pengangguran massal di kota-kota seluruh Indonesia,&rdquo; kata Bima dalam keterangan tertulis, Sabtu 11 Juni 2022.
Ia menjelaskan, Apeksi menyorot banyaknya masalah dalam rekrutmen pegawai, salah satunya yakni pola perekrutan pusat tidak sinkron dengan kebutuhan daerah.
&ldquo;Penganggaran juga masih belum terkoordinasi dengan baik. Karena itu, menurut hemat kami tidak bisa dipaksakan. Apabila ditargetkan oleh pemerintah pusat di 2023 ini semua sudah tidak ada lagi honorer, tidak bisa,&rdquo;&nbsp;ujarnya.
Selain itu, Apeksi juga memberi masukan untuk pemerintah agar melakukan pemetaan menyeluruh terkait analisis jabatan dan kebutuhan di semua daerah.
&ldquo;Sehingga bisa diketahui kebutuhan setiap daerah seperti apa. Penganggarannya bagaimana. Dari situ bisa terlihat bagaimana tahapannya. Dan sepertinya kemungkinan besar tidak mungkin di 2023 selesai semua,&rdquo; kata Bima.
Kemudian, Bima juga mengingatkan bahwa ada beberapa regulasi yangharus dikaji kembali, khususnya terkait dengan posisi strategis. Seperti Dishub, Pol PP, Damkar, dan lain sebagainya.
Jadi&nbsp;outsourcing&nbsp;itu bukan terbatas pada petugas kebersihan,&nbsp;cleaning service, dan sebagainya, tetapi juga pada posisi lain.
&nbsp;

Pemerintah Hapus Honorer 2023, Apeksi: Jangan Sampai Pelayanan Publik Lumpuh!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi