JAKARTA, REQnews - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI untuk menambah anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai apresiasi atas prestasinya.
Ia mengatakan bahwa pada tahun 2022, Kejagung memiliki anggaran Rp 9 triliun, sementara untuk penanganan perkara korupsi hanya Rp 30 miliar. Menurutnya, terdapat perbedaan yang mencolok antara Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelamatan kerugian negara dari perkara korupai.
"Beda mencolok gaji dan anggaran Kejaksaan Agung dengan KPK," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa 14 Juni 2022.
Berdasarkan hasil survey Indikator Politik Indonesia (IPI) Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat adalan penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya minyak goreng.
"Selain perkara minyak goreng, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Kedua (2019 sp 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis)," kata dia.
Seperti kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp 18 T dari kerugian Rp 16 T, kasus Asabri mampu selamatkan Rp 16 T, dari kerugian Rp 20 T. "Kasus Impor Tektil Batam menyelelamatkan kerugian perekonomian negara menyelamatkan Rp 1,2 T, kemudian kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor ( LPEI ) Rp 2,5 T," lanjutnya.
Selain itu terdapat lasus mafia minyak goreng mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 T setelah dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan. Lalu kasus Garuda Rp 3,6 T dan kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung dikarenakan peyidikan masih berjalan (Waskita Precast, kasus impor Baja, dll).
"Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp 46,8 triliun," kata Boyamin.
Lebih lanjut, berdasarkan&nbsp;hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum oleh Komisi III DPR untuk tahun anggaran 2023 adalah 24 trilyun. Sementara anggaran tahun berjalan (2022) adalah Rp 9 trilyun yang awalnya 11 T.
"Khusus untuk penanganan pidana khusus termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 milyar beda dengan KPK sebesar Rp 70 Milyar," kata dia.
Dengan prestasi dan ranking survey yang meningkat, Boyamin mengatakan bahwa semestinya Presidan Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 24 Trilyun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah kepada Kejaksaan Agung.
"Penambahan anggaran Rp 24 T diperlukan untuk kesejahteraan jaksa, termasuk penambahan gaji yang cukup agar terhindar dari perilaku menyimpang. Gaji jaksa agung dan jajaran dibawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan pimpinan KPK dan jajaran dibawahnya," tambahnya.
Sisi lain untuk menjaga marwah jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, kata dia, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap oknum jaksa nakal, tidak sekedar proses kode etik.
Selain itu, Boyamin pun meminta agar anggaran Jamwas juga dinaikkan. "Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas," ujarnya.

MAKI Minta Presiden Jokowi dan DPR Tambah Anggaran Kejaksaan Agung Senilai Rp 24 Triliun

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi