JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan&nbsp;rapat koordinasi dan ekspose pelacakan aset terkait kasus korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020 di Ruang Pradata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) pada Selasa 14 Juni 2022.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan jika rapat tersebut&nbsp;dipimpin Jampidmil Anwar Saadi dan dihadiri oleh Direktur Penindakan Brigjen Edi Imron, Direktur Penuntutan Agus Salim, Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari Oditur, Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad).
"Jaksa serta pejabat staf Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD) dari Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad), Staf Personel Angkatan Darat (Spersad), Staf Logistik Angkatan Darat (Slogad) dan Direktorat Hukum Angkatan Darat (Dikumad) dihadiri juga tim dari Pusat Pemulihan Asset (PPA) Kejaksaan Agung," kata Ketut dalam keterangannya.
Menurutnya, itu dilakukan untuk menindaklanjuti&nbsp;arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) bahwa harus dilakukan pelacakan aset korupsi TWP AD untuk dikembalikan kepada prajurit.
"Upaya dari tim pelacakan aset pada tahap penyidikan telah berhasil melakukan pelacakan dan pengamanan aset yang ada pada para terdakwa dan pihak-pihak lainnya berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak," kata dia.
Seperti kendaraan roda empat, tanah dan bangunan serta surat berharga berupa investasi saham di perusahaan finance dengan total nilai sementara yang diamankan sebesar Rp 54,5 miliar. "Tim pelacakan asset akan menginventarisir keseluruhan aset yang sudah berhasil diamankan dan berkoordinasi untuk upaya pelacakan aset lainnya," kata Ketut.
Sementara itu, ia mengatakan jika tim penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur, Puspomad dan jaksa akan terus melakukan upaya pelacakan aset yang terkait langsung dan tidak langsung dengan para terdakwa, termasuk yang ada pada pihak ketiga sebagai upaya untuk dapat mengembalikan kerugian prajurit.
Ketut mengatakan bahwa&nbsp;beberapa aset yang telah dilimpahkan kepada Oditur Militer sebagai barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi dengan itm penuntut terdiri dari Oditur Militer Tinggi didampingi jaksa yang bersidang. "Selain itu, terdapat barang bukti berupa saham di mana nilai pembelian oleh terdakwa Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamirullah adalah sebesar Rp 25 miliar," lanjutnya.
Diketahui, dalam kasus tersebut, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamirullah dan Ni Putu Purnamasari, yang saat ini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh Tim Penyidik Koneksitas dan berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta tracing Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 133 Miliar.

Dugaan Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 54 Miliar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi