JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) butuh waktu untuk memproses kasus dugaan korupsi PT Pertamina Trading Limited (Petral). Kepada media massa, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada hari Minggu (17/2/2019) mengaku walaupun Petral sdah ditutup pada tahun 2015, tidak berarti juga kasusnya ditutup. Penutupan Petral sendiri dilakukan atas dasar kajian mendalam pemerintah Joko Widodo dan atas dasar hasil audit forensik terhadap Petral. Yang menjadi persoalan utama dari audit tersebut adalah ditemukan pihak ketiga yang mengatur pengadaan minyak bumi dan BBM dan BBM Petral sehingga impor minyak dan BBM yang dilakukan Pertamina menjadi tidak efisien karena ada perantara yang mencari keuntungan. Menteri ESDM Sudirman Said telah menyatakan audit forensik pada Petral akan diproses hukum. Akan tetpi Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN membawahi Petral pada waktu itu mengatakan akan mendiskusikan kasus terkait dengan pihak KPK. Pada waktu itu Sudirman Said mengatakan temuan dari hasil audit forensik dan temuan lainnya yang terkait dengan dugaan pelanggaran hukum terutama korupsi, harus diproses hukum. Pihak Sudirman dan pihak Kementerian ESDM mau tidak mau membahasnya terlebih dahulu. Dari hasil audit antara lain ditemukan ada transaksi yang tidak jelas yang nilainya mencapai US$ 18 miliar. Transaksi ini terkait jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral. Angka ini diperoleh dari hasil audit terhadap Petral selama tiga tahun. Sudirman tidak lagi menjadi Menteri ESDM dan kini mengangkat kembali kasus ini dan ia meminta agar kasus ini ditindaklanjuti. Sudirman telah menemui pihak KPK dan ia mengaku kasus ini ditunda karena perintah Presiden Joko Widodo.Menanggapi hal ini, Saut Situmorang mengatakan, "Komitmen KPK untuk menuntaskan ini sejalan dengan keinginan pemerintah dan KPK yang fokus pada sektor energi." (*/Tia) (*/

Apa Alasan Kasus Petral Ditunda?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi